Sindo Batam

1.000 Pengemudi GoJek Menganggur

1.000 Pengemudi GoJek Menganggur
Driver gojek berkumpul di kantornya. Foto Teguh Prihatna.

Transportasi Online Dibekukan per 1 Juni

BATAM – Langkah Dinas Perhubungan Batam yang melarang penyedia jasa transportasi online beroperasi per 1 Juni 2017 hari ini menimbulkan masalah baru. Ada sekitar 1.000 pengemudi ojek online yang kehilangan pekerjaan.
========
Kantor GoJek di kawasan Pelita, Lubukbaja, penuh pengemudi berjaket hijau-hitam, Rabu (31/5) sore. Mereka berorasi menolak keputusan Dinas Perhubungan Kota Batam yang membekukan sementara transportasi online, termasuk GoJek per 1 Juni, hari ini. Menurut mereka, kebijakan itu mematikan pencaharian mereka karena tak bisa lagi bekerja menarik penumpang. Apalagi, sebulan lagi akan menghadapi Lebaran.

Masjalie, pengemudi GoJek mengaku kecewa akan keputusan tersebut. Ia dan rekan-rekannya, akan melakukan aksi menentang kebijakan Dinas Perhubungan Batam itu di Kantor Wali Kota Batam, Jumat (2/6) mendatang. “Sebab di GoJek ini kehidupan kami. Memberikan makan anak-istri di rumah juga dari GoJek ini,” kata Masjalie, kemarin.

Ia meminta solusi dari pemerintah agar ojek online bisa tetap beroperasi dan mereka bisa bekerja lagi. “Seharusnya pemerintah mempertimbangkan hal ini, mengingat banyak yang mencari makan di sini,” tegasnya.

Pengemudi lainnya juga meneriakkan ketidakadilan yang mereka terima. “Dishub memiliki argumen tersendiri bahwasanya perusahaan belum melengkapi administrasinya. Tetapi administrasi seperti apa. Maka dari itu pihak perusahaan nantinya akan segera dan secepatnya mengurus administrasi itu,” kata driver GoJek tersebut.

Muhammad Iqbal yang ditemui KORAN SINDO BATAM mengaku baru 3 bulan bergabung di GoJek. Dia merupakan mahasiswa di salah satu universitas yang ada di Batam, dan mengojek di sela-sela kuliahnya. Menurut dia, penghapusan ojek online akan berdampak buruk bukan hanya untuk dia dan pengojek lain, tapi juga menambah kerja pemerintah karena menambah angka pengangguran

“Dengar hal seperti ini sangat memberatkan sekali karena kami kehilangan pekerjaan. Padahal pemasukan dari driver GoJek cukup lumayan apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti sekarang,” kata Iqbal.

Rekan-rekan Iqbal juga banyak yang bingung cara menghidupi keluarganya selama Ramadan dan menghadapi Lebaran nanti. “Lebaran sudah dekat, banyak yang mau dibeli. Kalau GoJek tak operasi, kami dapat uang dari mana,” tutur mereka.

Dibekukan Dishub
Pemerintah Kota Batam menertibkan seluruh perusahaan transportasi online di Batam dengan alasan belum satu pun mengantongi izin. “Kami bukan menolak transportasi online tapi kami mengarahkan perusahaan penyedia jasa online ini patuh aturan,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam Yusfa Hendri di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (31/5).

Saat ini terdapat enam perusahaan penyedia jasa transportasi online di Batam, yakni GoJek, WakJek, Uber, Tripy, Indo Tiki, dan Grab. Semua perusahaan penyedia transportasi online itu sudah dipanggil Dishub agar mereka melengkapi persyaratan yang masih kurang.

Per 1 Juni ini, kata Yusfa, pemerintah menghentikan sementara pengoperasian transportasi online itu. Ketentuan tersebut diterapkan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

“Aplikasi online ini mengoperasikan roda 4 dan berimbas juga ke roda dua,” kata Yusfa.

Yusfa mengaku, pihaknya sudah melayangkan surat penghentian sementara kepada enam perusahaan yang ada di Batam. Untuk menjamin surat edaran ini dijalankan pengusaha, pihaknya membentuk tim pengawas. “Kalau ojek yang mau beroperasi silakan tanpa aplikasi online atau perorangan. Kita memang belum mengatur alat transportasi roda dua ini,” ujarnya.

Dalam surat dengan nomor 220/AKTN/2017 yang ditandatangani oleh Yusfa itu, menekankan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek pasal 19, 25, 26, 27, 30, 51 dan pasal 52, diatur ketentuan bahwa perusahaan penyedia jasa aplikasi berbasis teknologi infomasi yang memfasilitasi dalam pemberian pelayanan angkutan orang wajib bekerjasama dengan perusahaan angkutan umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan.

Lalu, perusahaan penyedia jasa aplikasi tersebut dilarang bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum. Selain itu, perusahaan penyedia jasa aplikasi yang akan bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum, wajib memiliki Izin Angkutan Sewa Khusus dan memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 19.

“Untuk itu kita tertibkan yang ada ini, rata-rata memang belum ada izin. Sehingga yang beroperasi di Kota Batam wajib memiliki dokumen perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata dia.

Penghentian sementara ini, kata Yusfa, sampai dengan terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Yang harus diikuti perusahaan penyedia jasa angkutan online ini di antaranya kendaraan yang digunakan adalah atas nama badan usaha buka atas nama per orangan. Selain itu akan ada nomor polisi khusus.

“Masih tetap plat hitam, tapi ada kode khusus, KIR juga. Selayaknya angkutan umum diberi tanda di kaca depan dan belakang,” ujarnya.

Yusfa mengungkapakn bahkan dokumen perizinan yang dipegang rata-rata masih dari izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah lain seperti Jakarta dan dasar pengoperasian masih berdasarkan SK Cabang.

“SIUP tak bisa beroperasi dengan izin luar. Untuk itu berhenti dulu, untuk melengkapi persyaratan yang belum ada,” kata dia.

Tanggapan Pengelola Ojek Online
Pengelola GoJek Batam Daniel Sitohang mengakui sudah mendapatkan surat edaran dari Dinas Perhubungan Batam. Tapi ia enggan memberikan komentar lebih jauh terkait diberhentikan operasional layanan ojek online tersebut.

“Saya sudah menerima surat dari Dishub, tapi untuk lebih lanjut ke depannya layanan GoJek, silakan hubungi GoJek di Jakarta. Saya tak bisa ngasih keterangan,” ungkapnya, kemarin.

CEO WakJek Batam Burhanuddin juga mengakui bahwa memang sudah mendapatkan surat pemberitahuan dari Dishub. Namun, sejauh ini pihaknya belum mendapatkan informasi secara jelas dari Dinas Perhubungan Batam. Dihubungi dua kali, Burhanuddin tak banyak berkomentar dengan alasan akan meminta penjelasan lebih lanjut dari Dishub Batam.

“Karena kami belum mendapatkan informasinya secara jelas. Takutnya saya salah menanggapi,” kata Burhan.

reni santika/fadhil/tengku bayu/ahmad rohmadi

Share Berita Ini

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com