Sindo Batam

Apindo Kepri Protes Gubernur

  • Reporter:
  • Rabu, 31 Mei 2017 | 14:35
  • Dibaca : 156 kali
Apindo Kepri Protes Gubernur
ilustrasi

Penetapan UMS dan Pajak Progresif Memberatkan

BATAM — Kebijakan Gubernur Kepri mengenai rencana penerapan upah minimum sektoral (UMS) 2017 tanpa persetujuan pengusaha dan peraturan daerah pajak kendaraan progresif dinilai tidak pro investasi. Gubernur diminta mempertimbangkan kembali kebajakan tersebut untuk kepentingan yang lebih luas bagi iklim usaha yang kondusif.

“Pak Gubernur sendiri sudah melihat kondisi ekonomi Batam sekarang, galangan kapal sekarat dan pengangguran membeludak. Kok masih mau paksa keluarkan SK berkait UMS,” ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri Cahya, Selasa (30/5).

Menurut Cahya, gubernur sudah mengetahui bahwa penetapan UMS sepihak melanggar aturan. Sebab pada 2016 SK Gubernur Kepri tentang Penetapan UMS pernah dua kali dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Kenapa ini masih mau memaksa lagi? Siapa yang Pak Gubernur bela? Yang jelas pengusaha galangan kapal sudah sekarat semua dan pengangguran juga membludak. Kemudian Pak Gubernur memaksakan penetapan SK UMS untuk siapa?” ujarnya.

Cahya meminta gubernur mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas. Dibanding hanya memikiran sekelompok kecil pekerja, kemudian mengorbankan iklim investasi dan melupakan sejumlah pengangguran yang menunggu lapangan kerja.

“Jangan lupa, UMK Batam saat ini sudah tertinggi di ASEAN, di bawah Singapura dan Brunei Darussalam saja. Kita di atas Thailand, Malaysia, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Filipina, Laos, dan negara lainnya,” katanya.

Cahya menilai penetapan UMS hanya akan membuat Batam semakin tidak kompetitif. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), tahun 2017 sudah ada 34 perusahaan di Batam yang tutup. Meski sebenarnya banyak yang sudah tutup dan tidak melapor ke Disnaker.

“Ini adalah keadaan yang sangat memprihatinkan,” katanya.

Tahun lalu, Gubernur Kepri Nurdin Basirun juga menetapkan Upah Minimum Sektoral (UMS) Kota Batam 2016. Namun, keputusan itu kemudian digugat Apindo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang. Dalam putusannya, PTUN mengabulkan permohonan gugatan Apindo terkait SK tersebut.

Penerapan pajak kendaraan bermotor secara progresif, lanjut Cahya, juga bukan langkah populer. Itu hanya akan menambah beban biaya hidup dan langkah yang tidak pro investasi.

“Di saat-saat seperti ini, mestinya Pak Gubernur lebih memikirkan bagaimana menciptakan iklim investasi yang kondusif, agar pengusaha bisa memperluas usaha mereka dan membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi teman-teman yang membutuhkan pekerjaan,” katanya.

Share Berita Ini

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com