Sindo Batam

BI Kepri Perketat Pengawasan Money Changer

BI Kepri Perketat Pengawasan Money Changer
BI Kepri Perketat Pengawasan Money Changer

NONGSA – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kepri memperketat pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) bukan bank (money changer) dan perusahaan transfer dana (PTD). Hal ini dilakukan guna mencegah penyalahgunaan untuk tindak pidana kejahatan, seperti narkoba dan perjudian.

“Sejauh ini ada tiga KUPVA dan satu PTD yang diduga terlibat tindak pidana kejahatan, tapi saat sudah ditangani oleh penegak hukum dan kami serahkan sepenuhnya kepada proses hukum,” kata Kepala Perwakilan BI Kepri, Gusti Raizal Eka Putra di Mapolda Kepri, Senin (5/6).

Pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap usaha KUPVA dan PTD yang ada di Kepri, saat ini tercatat ada sekitar 160 KUPVA dan 30 PTD yang memiliki izin di wilayah kerja BI Kepri. BI Kepri juga akan terus menjalin kerjasama dengan semua pihak untuk melakukan pengawasan terhadap usaha penukaran uang tersebut.

Gusti mengaku, sejauh ini belum menemukan KUPVA atau PTD ilegal di Kepri, pihaknya akan terus mengimbau kepada masyarakat untuk menjalankan aturan yang ada, pengurusan peizinan yang ada terbilang tidak terlalu sulit dan jika semua persyaratan lengkap dalam 20 hari kerja perizinan sudah selesai. “Jadi silahkan laporkan kepada kami jika memang ada KUPVA dan PTD ilegal,” ujarnya.

Menurut dia, penukaran uang rupiah atau uang asing hanya bisa di lakukan di tempat KUPVA yang resmi. Selain di tempat dinyatakan ilegal, seperti halnya di kapal feri ke Singapura dan Malaysia jika ada kru kapal yang menerima jasa penukaran uang. “Jadi jangan mau menukar uang di dalam kapal, kami juga akan menyurati pengusaha jasa trasnsportasi untuk tidak melakukan hal-hal demikian,” kata Gusti.

BI bersama dengan Polri juga telah sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam menjaga kedaulatan rupiah termasuk juga kasus-kasus pemalsuan rupiah. Sebab hal ini menjadi prioritas karena berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian di Indonesia. Begitu juga dengan pengawasan terhadap jasa pengelola keuangan dan penindakan money changer yang ilegal.

Kapolda Kepri Irjen Sam Budigusdian mengatakan, dengan peningkatan kerja sama ini masyarakat bisa mendapatkan kenyamanan dalam bertransaksi. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap transaksi rupiah sangat penting. Money changer yang tak berizin memang membuat masyarakat merugi, sehingga perlu adanya penindakan terhadap kasus ini.

“Kerja sama tidak hanya terhadap penindakan kasus money changer saja, tapi juga mencakup bidang sistem pembayaran, pengendalian inflasi, serta penanggulangan kejahatan dunia maya,” kata Sam.

Dalam bidang pengelolaan uang rupiah, kedua instansi fokus pada usaha pencegahan dan penanggulangan pemalsuan uang di seluruh jaringan dari hulu ke hilir, penguatan keamanan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. “Penindakan hingga proses hukum akan dilakukan kepolisian dan didukung oleh BI,” ujarnya.

ahmad rohmadi/mohamad ilham

Share Berita Ini

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com