Sindo Batam

BP Batam Raih Opini WTP Pertama Kali

  • Reporter:
  • Senin, 29 Mei 2017 | 14:50
  • Dibaca : 119 kali
BP Batam Raih Opini WTP Pertama Kali
Penghargaan diserahkan langsung Anggota V BPK RI Isma Yatun kepada Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro.

JAKARTA – Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk pertama kalinya meraih piagam penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Anggota V BPK RI Isma Yatun kepada Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro dan disaksikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Gedung BPK RI Jakarta, Senin siang (29/5/2017).

“Rasa syukur kami ucapkan, penghargaan ini wujud komitmen kuat dari seluruh jajaran lingkungan BP Batam dalam membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja,” Kata Hatanto saat ditemui di Jakarta.

Opini WTP, merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi dalam laporan keuangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan didasarkan pada empat kriteria.

Yakni kesesuaian standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

“Capaian ini karena kami telah melakukan perubahan sistem manajemen keuangan yang baik salah satuya dengan menerapkan e-rekonsiliasi membuat single database,” ujarnya.

Menurut Hatanto, apresiasi yang diterima BP Batam juga termasuk telah mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kawasan Bebas Batam. Untuk itu pihaknya, berkomitmen senantiasa melaksanakan program pengembangan melalui pembangunan sinergi dengan pelaku usaha dan instansi terkait guna akselerasi pertumbuhan industri di Batam.

Sementara, Anggota 5 BPK RI Isma Yatun menilai penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada Kementerian dan Lembaga (K/L) setingkat yang mampu menyajikan laporan keuangan dengan baik. Laporan keuangan menekankan bagaimana menggunakan uang, mengelola aset, mencatat pengeluaran, penerimaan, kekayaan, dan kewajiban suatu instansi.

“Pemeriksaan laporan keuangan bukan saja melihat kinerja kementerian atau lembaga mencapai tujuan namun bagaimana menilai kinerja dalam pengelolaan sumber daya,” jelasnya.

Dia mengharapkan kepada K/L, khususnya kepada BP Batam yang telah menerima Opini WTP untuk menjaga komitmen dalam membangun aparatur yang berkualitas dengan dukungan menajemen keuangan serta penjaminan mutu yang dilakukan pengawasan internal.

Pada kesempatan yang sama, BPK RI juga menyerahkan Laporan keuangan K/L dengan opini WTP kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Badan Pengelola Dana Abadi Umat, dan Badan Penyelenggara Ibadah Haji.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 87 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) diperoleh 74 LKKL-LKBUN atau 84 persen mendapat opini WTP termasuk BP Batam.

Sedangkan yang mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebanyak 8 LKKL atau 9 persen. Di antaranya, Kemenhan, Kemen LHK, Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, BKKBN, KPU, Badan Informasi Geopasial, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan LPP RRI.

Sedangkan yang Tidak Menyatakan Pendapat sebanyak 6 persen LKKL atau 7 persen, yaitu Kementerian KKP, Komnasham, Kemenpora, LPP TVRI, Bakala, dan Badan Ekonomi Kreatif.

Share Berita Ini

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com