SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

BP Tuding Pergub Biang Kerok Kenaikan Tarif ATB

  • Reporter:
  • Rabu, 31 Mei 2017 | 14:39
  • Dibaca : 256 kali
BP Tuding Pergub Biang Kerok Kenaikan Tarif ATB
Pengerjaan pernggantian Pipa jaringan milik ATB. istimewa

BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam menyebut rencana kenaikan tarif air PT Adhya Tirta Batam (ATB) tahun ini dipicu oleh Peraturan Gubernur (Pergub) Kepri Nomor 25 Tahun 2016. Dalam Pergub tersebut mengatur peningkatan pajak air permukaan yang diminta Pemprov Kepri hingga sembilan kali lipat, dari awalnya Rp20 menjadi Rp170 sampai Rp187 per meter kubik.

Pajak itu dihitung dari nilai perolehan air yang sebelumnya Rp200 menjadi Rp1.876 per meter kubik. Hanya saja sampai saat ini BP Batam belum mendapatkan salinan kajian yang dilakukan oleh Pemprov Kepri tersebut, sehingga mendapatkan angka kenaikan tersebut.

“Kami belum melihat hasil kajiannya, tapi dalam Pergub disebutkan seperti itu. Dampaknya dari peningkatan pajak air permukaan tersebut, mau tidak mau akan diteruskan kepada pelanggan,” kata Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya Badan Pengusahaan(BP) Batam, Purba Robert M Sianipar di kantornya, Selasa (30/5).

Robert menjelaskan, sesuai perjanjian dengan ATB, semua biaya yang diakibatkan karena kebijakan pemerintah akan ditanggung BP Batam. Namun dalam hal ini, BP Batam bukan subyek pajak. Sehingga kebijakan itu dibebankan kepada masyarakat atau pelanggan air bersih yang dilayani oleh ATB.

ATB merupakan mitra BP Batam dalam melaksanakan tugas penyediaan air bersih. Perusahaan swasta tersebut bertindak dan menjalankan fungsi sebagai perusahaan daerah air minum (PDAM), melayani kebutuhan air di masyarakat melalui perpipaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pemerintah Nomor 122/2015 pasal 42 tentang Penyelenggaaran Sistem Air Minum.

“Dan pada tahun 2007 sudah ada MoU antara BP Batam dan Pemprov Kepri yang mengatur kesepakatan pembagian hasil pajak air baku yang dijalankan seperti saat ini,” jelasnya.

Dalam kesepakatan tersebut, lanjut Robert, Pemprov Kepri mendapat bagian 10 persen dari pajak air permukaan dengan nilai Rp20 permeter kubik yang langsung disetorkan oleh ATB. Sedangkan BP Batam mendapatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp150 permeter kubik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Biaya yang diterima BP Batam digunakan untuk memelihara waduk tangkapan air untuk menjaga keberlangsungan ketersediaan air di Batam. Karena PNBP, Pemprov Kepri tak bisa mengambil alih, namun tetap mendapatkan bagian 10 persen jika ada peningkatan pajak air permukaan.

“Tapi kami belum tahu berapa kenaikan PNBP kita. Nanti akan ada perhitungan yang jelas kalau Pemprov tetap 10 persen,” ujarnya.

Robert mengungkapkan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebenarnya sudah memberikan rekomendasi peningkatan pajak air permukaan. Namun angkanya hanya sekira Rp480, tidak mencapai Rp1.876 per meter kubik. Sehingga ini perlu kajian dan diskusi bersama dengan Pemprov Kepri.

“Selama ini kami tidak pernah diundang untuk membahas ini. Hanya DPRD Kepri saja yang beberapa kali mengajak kami duduk bersama. Memang kami juga mengakui bahwa Rp200 itu untuk saat ini nilainya sangat kecil, tapi kalaupun naik saya kira juga tidak mencapai Rp1.876,” ujarnya.

Terkait penolakan dari Pemko dan DPRD Batam, Robert menjelaskan bahwa pihaknya akan mengajak konsultasi pemerintah daerah untuk mencari angka kenaikan tarif air yang tepat. Ia menilai hal ini tidak serta merta langsung bisa diputuskan sekarang, melainkan masih membutuhkan proses yang panjang.

Kepala BI Perwakilan Kepri, Gusti Raizal Eka Putra mengaku belum bisa memastikan dampak dari kenaikan tarif air tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi Batam. Ia menilai untuk mengetahui hal tersebut harus melalui perhitungan.

“Saya belum bisa memprediksi karena harus dihitung dulu dan ini kan juga masih wacana,” katanya.

Sebelumnya, DPRD Kepri mengesahkan Perda Perubahan tentang Pajak dan Retribusi Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (29/5). Perda ini adalah upaya pemerintah mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dari beberapa sektor.

Juru bicara Panitia Khusus (Pansus) DPRD Surya Makmur mengatakan, ada sejumlah PAD yang dapat dimanfaatkan dari yang sebelumnya belum dimanfaatkan dengan maksimal. Contohnya dalam pajak, terdapat tarif progresif kendaraan bermotor dan pajak air permukaan. Kemudian dalam retribusi daerah misalnya pemanfaatan ruang laut yang sebelumnya kewenangan dimiliki oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam, kini sepenuhnya menjadi kewenangan Pemprov Kepri.

“Khusus air permukaan, selama ini BP Batam memungut Rp170 rupiah per kubiknya. BP Batam mendapat alokasi Rp150, sedangkan Pemprov Kepri hanya Rp20. Padahal, berdasarkan UU 28 Tahun 2009, pajak air permukaan dipungut seutuhnya oleh pemerintah provinsi,” katanya.

Loading...

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com