SINDOBatam

Hattrick+

Opini+

Jungkir Balik+

BPK Stop Bagi-bagi Upah Pungut ke PPJU

  • Reporter:
  • Selasa, 20 Juni 2017 | 14:37
  • Dibaca : 191 kali
BPK Stop Bagi-bagi Upah Pungut ke PPJU
Lampu jalan di salah satu titik di Batam. Foto Teguh Prihatna.

BATAM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri menginstruksikan Wali Kota Batam untuk menghentikan pemberian insentif atau upah pungut dari Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) mulai Mei 2017. Alasan BPK, pemungutnya adalah PLN Batam, sehingga tak boleh dibagikan kepada pegawai Pemko Batam.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun 2016, pemberian upah pungut dari PPJU tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tahun 2016, realisasi pembayaran insentif PPJU sebesar Rp4,732 miliar. Di antaranya, Rp686 juta di triwulan pertama, triwulan kedua Rp1,143 miliar, triwulan ketiga Rp2,744 miliar dan triwulan keempat Rp159 juta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau SPTPD Tahun Anggaran 2016 pada Dispenda Batam, bahwa PT Bright PLN Batam tidak pernah menyampaikan SPTPD selama Tahun 2016 untuk melaporkan penghitungan PPJU yang melekat pada tagihan pelanggan.

Selama Tahun 2016, PT Bright Batam hanya menyampaikan surat hasil pemungutan PPJU kepada Pemerintah Kota Batam sebanyak dua kali pada September 2016 dengan nilai Rp11.492.835.548 dan Oktober 2016 sebesar Rp11.102.621.870.

Berdasarkan hasil wawancara BPK dengan Kabid Penagihan Dispenda tahun 2016, diketahui bahwa PT Bright Batam tidak melampirkan rincian penghitungan PPJU maupun rincian data pelanggan yang menjadi objek dalam surat hasil pemungutan PPJU tersebut. PT Bright Batam hanya melampirkan data pelanggan secara berkelompok.

Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Batam tidak memiliki data pelanggan listrik yang up to date sehingga pihak Dinas Pendapatan Kota Batam bersifat pasif terhadap laporan hasil pemungutan PPJU oleh PT Bright Batam. Dengan demikian, pelaksanaan pemungutan PPJU Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan murni oleh PT Bright Batam.

Dengan begitu, menurut BPK, pembayaran insentif pemungutan pajak atas realisasi PPJU bagi pegawai Dispenda, tidak sesuai tujuan insentif pemungutan pajak daerah.

Akibat pemberian insentif itu, BPK menyebut Dispenda melakukan pemborosan keuangan daerah, atas pembayaran insentif pungutan pajak sebesar Rp4.732.665.000. Kadispenda, disebutkan dalam penghitungan dan pembayaran insentif pemungutan pajak daerah tidak memperhatikan ketentuan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 dan Peraturan Wali Kota Nomor Tahun 2011, yaitu tercapainya target penerimaan.

Pembayaran insentif dinyatakan BPK tidak sesuai karena insentif pajak diberikan untuk instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi. Dalam hal ini tidak dilakukan Dispenda, tapi PLN Batam. Karena itu, BPK meminta Wali Kota Batam menghentikan pemberian insentif untuk pegawai Dispenda yang kini berganti nama menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam

Berdasarkan rekomendasi tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam, Raja Azmansyah mengatakan, pihaknya akan menjalankan rekomendasi yang disampaikan oleh BPK Kepri. “Kita akan mengikuti,” katanya singkat.

Harus Dihentikan
Anggota Komisi II DPRD Kota Batam Mukriyadi meminta Pemko untuk menjalankan rekomendasi BPK Kepri untuk menghentikan pemberian insentif PPJU dan mempertanggungjawabkan keuntungan yang telah diperoleh dari Januari hingga April 2017.

“Berarti masih ada empat bulan yang sudah diterima insentif dari PPJU. Lantas bagaimana dengan itu. Menurut saya, harus dikembalikan,” ujarnya.

Dia mengatakan, seharusnya Pemko Batam berkoordinasi dengan PT Bright PLN Batam dalam memungut retribusi pajak dari sektor penerangan jalan ini serta mempelajari peraturan yang mengatur tentang instansi yang berhak mendapatkan insentif atau upah pungut.

“Pemerintah daerah juga harus pro aktif dengan berpartisipasi atau minimal memiliki data pelanggan di Batam. Jangan hanya pura-pura tidak tahu, lalu tetap memberikan insentif,” katanya.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Batam ini juga mendesak agar pemerintah daerah memperbaiki seluruh rekomendasi dari lembaga pemeriksa keuangan itu demi terwujudnya transparansi anggaran serta menghindari penyelewengan anggaran.

“Intinya selalu perbaiki dan ikuti rekomendasi yang diberikan. Bahwa yang berhak mendapatkan insentif itu lembaga yang secara langsung memungut pajak,” ujarnya.

Loading...

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com