Sindo Batam

BPK Temukan 16 Masalah Serius di LHP Pemprov Kepri

  • Reporter:
  • Rabu, 14 Juni 2017 | 13:20
  • Dibaca : 75 kali
BPK Temukan 16 Masalah Serius di LHP Pemprov Kepri
ilustrasi

PINANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 40 lebih masalah dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemprov Kepri di APBD 2016. Dari puluhan temuan itu, ada 16 item yang menjadi temuan serius, yakni terkait pekerjaan fisik dan keuangan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri.

Kepala Inspektorat Provinsi Kepri Mirza Bahtiar menjelaskan, temuan dan catatan BPK itu tersebar di hampir semua dinas atau OPD.

“Dari 40 lebih temuan itu diantaranya 32 lebih merupakan catatan biasa, namun tetap harus dilengkapi oleh OPD terkait sehingga tidak bermasalah di kemudian hari,” kata Mirza di Tanjungpinang, Selasa (13/6).

Untuk 16 temuan yang menjadi catatan serius, ada di bidang pekerjaan fisik dan keuangan. Temuan-temuan itu harus segera ditindaklanjuti dengan perbaikan, selama 60 hari kerja sejak diserahkannnya LHP.

Inspektorat telah menyurati masing-masing kepala OPD yang memiliki catatan atau temuan BPK dalam laporan keuangan dan pekerjaan fisik tersebut.

“Ini harus segera ditindaklanjuti agar tak sampai masuk ke ranah hukum,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan, seluruh temuan BPK yang tidak sesuai dalam kelengkapan administrasi laporan keuangan memang harus dilengkapi agar tidak menjadi masalah berkepanjangan. Ia memastikan, temuan BPK tidak terkait dengan kerugian negara dalam laporan keuangan maupun pekerjaan fisik yang dikerjakan Pemprov Kepri.

“Semua laporan keuangan dan pekerjaan fisik memang harus dipertanggungjawabkan. Kami akan sama-sama memperbaiki kekurangan itu,” katanya ditemui usai paripurna pengesahan Perda Bantuan Hukum di Kantor DPRD Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Senin (12/6).

Pemprov Kepri meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-7 kalinya berturut-turut atas LHP Keuangan Tahuan Anggaran 2016 dari BPK. Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengingatkan, predikat WTP ini bukan berarti tidak ada kesalahan di Pemprov Kepri. DPRD akan mempelajari dan menindaklanjuti laporan BPK.

“DPRD akan langsung membentuk panitia khusus untuk membahas WTP ini,” ujarnya.

Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar juga menekankan bahwa opini WTP tidak menjamin tidak ada praktik korupsi. Sebab pemeriksaan laporan keuangan tidak ditujukan secara khusus untuk mendeteksi adanya korupsi.

“Akan tetapi, jika dalam pemeriksaan awal ditemukan ketidakpatuhan atau ketidakpatutan baik yang berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap opini atas laporan keuangan, BPK wajib menindaklanjuti. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dan catatan BPK dan menjawab pertanyaan BPK selambat-lambatnya 60 hari kerja,” katanya.

Share Berita Ini

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com