SINDOBatam

Opini+

Jungkir Balik+

Data Lengkap, KRK Tujuh Hari Selesai

Data Lengkap, KRK Tujuh Hari Selesai
ilustrasi

BATAM KOTA – Surat Keterangan Rencana Kota (KRK) saat ini menjadi salah satu syarat mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang sebelumnya menggunakan Fatwa Planologi. Dengan diberlakukannya KRK ini, Pemko Batam hanya meminta KRK sebagai salah satu syarat mengurus IMB. Hal ini berdasarkan aturan yang ada seperti undang-undang dan juga Perda tentang IMB.

“Sudah kami sosialisasikan, Perwako sudah diteken,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Batam, Gustian Riau, Kamis (18/5).

Selain sesuai aturan, juga karena banyaknya perizinan di BP Batam yang terhambat. Dengan adanya KRK ini diharapkan kembali menggerakkan roda perekonomian di Batam. “Selama ini tidak berjalan, dari Juni sampai Desember Fatwa Planologi tidak dilkeluarkan. Mulai saat ini, warga yang membangun segera mengurus KRK di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang,” ujarnya.

Langkah ini sebagai upaya mempercepat perizinan dan juga mengejar target retribusi IMB. Tahun ini harus terkumpul Rp20 miliar lebih. Sejak terhambatnya karena Fatwa Planologi tak dikeluarkan Juni-Desember pembangunan di Batam terhenti. “Sampai Mei hampir rumah tinggal saja yang masuk ke kami. Yang lain memang izin belum keluar,” katanya.

Untuk retribusi IMB bulan ini terkumpul Rp200 juta. Sementara dari Januari hingga Mei, Gustian tak mengingat berapa total yang sudah terkumpul. “Yang jelas masih jauh dari target,” kata Gustian.

Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Suhar menjamin terbitnya KRK tak memakan waktu lama. Pengurusan KRK ini hanya tujuh hari untuk lahan seluas satu hektare. Bagi lahan lebih luas, paling lambat 14 hari. Semua tentang KRK ini dicantumkan dalam Perwako tentang Tata Cara Penerbitan KRK. Termasuk lamanya pengurusan KRK. Pengurusan KRK nantinya gratis, hanya saja dikenakan biaya cetak peta.

Untuk pemohon KRK beberapa syarat yang harus dilengkapi seperti KTP, mengisi formulir, bukti kepemilikan lahan. Selain itu, bagi lahan di atas satu hektare, harus melampirkan site plan yang disahkan dinas terkait. “Kalau lengkap, 7 hari selesai, kalau lebih satu hektare paling lambat 14 hari,” ujarnya.

Dengan adanya KRK ini, sempat membuat BP Batam khawatir pemanfaatan lahan akan melenceng. Menanggapi itu, Suhar mengatakan, kekhawatiran BP Batam bukan menjadi alasan karena Pemko Batam juga mengacu pada Peraturan Presiden 87/2011 tentang Rencana Tata Ruang Batam, Bintan, Karimun. “Apa yang dikhawatirkan, acuannya sama PP 87,” ujarnya.

Dengan begitu, kekhawatiran itu hanya dianggap tak ingin kewenangan BP Batam hilang karena Fatwa Planoloni digantikan KRK ini. Suhar menjelaskanan, dalam PP nomor 5/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung tak mengenal Fatwa Planologi dan yang dilampirkan untuk mengurus IMB justru KRK. “Perda kita juga tak kenal fatwa planologi,” katanya.

Pada prinsifnya, KRK sama seperti Fatwa Planologi, fungsinya penataan bangunan dan lingkungan sebagai wujut pemanfaatan ruang. “Berapa tinggi gedung, drainasenya bagaimana,” ujarnya.

fadhil/iwan sahputra

Loading...

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com