SINDOBatam

Terbaru Spirit+

Opini+

Jungkir Balik+

Dongkrak PAD Kepri, Perda Retribusi dan Pajak Daerah Disahkan

  • Reporter:
  • Selasa, 30 Mei 2017 | 13:09
  • Dibaca : 133 kali
Dongkrak PAD Kepri, Perda Retribusi dan Pajak Daerah Disahkan
Gubernur Kepri Nurdin Basirun bersama Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dan Wakil Ketua DPRD Kepri Rizky Faisal usai pengesahan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (29/5). HUMAS PEMPROV KEPRI

PINANG – DPRD Kepri mengesahkan Perda Perubahan tentang Pajak dan Retribusi Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (29/5). Perda ini adalah upaya pemerintah mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dari beberapa sektor.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun menegaskan, penyempurnaan perda ini betujuan untuk menguatkan PAD Kepri. Ia berharap semua pihak memperhatikan undang-undang yang berlaku untuk keselarasan dengan perda.

“Tinjau pula dengan potensi daerah yang ada di Kepri. Dan yang penting, tegakkan prinsip demokrasi keadilan,” ujar Nurdin.

Nurdin berharap regulasi yang terdapat dalam perubahan perda ini tidak memberatkan masyarakat. Selain meningkatkan PAD, penyempurnaan ranperda ini juga untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good government) dan transparan (clean government).

“Kesejahteraan bagi masyarakat adalah yang utama. Perubahan-perubahan aturan ini harus segera disosialisasikan agar tidak terjadi ketimpangan di masyarakat,” katanya.

Dalam paripurna itu, juru bicara Panitia Khusus (Pansus) DPRD Surya Makmur dalam laporannya mengatakan, kedua ranpreda yang telah dibahas oleh pansus perannya sangat signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Dalam perjalanannya nanti harus memiliki prinsip yang baik. Perubahan tersebut diharapkan dapat membangun daerah dengan menggali potensi yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Hendaknya dikelola secara maksimal dan profesional. Diharapkan PAD semakin meningkat,” katanya.

Surya mengatakan, dari perubahan tersebut, ada sejumlah PAD yang dapat dimanfaatkan dari yang sebelumnya belum dimanfaatkan dengan maksimal. Contohnya dalam pajak, terdapat tarif progresif kendaraan bermotor dan pajak air permukaan. Kemudian dalam retribusi daerah misalnya pemanfaatan ruang laut yang sebelumnya kewenangan dimiliki oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam, kini sepenuhnya menjadi kewenangan Pemprov Kepri.

“Khusus air permukaan, selama ini BP Batam memungut Rp170 rupiah per kubiknya. BP Batam mendapat alokasi Rp150, sedangkan Pemprov Kepri hanya Rp20. Padahal, berdasarkan UU 28 Tahun 2009, pajak air permukaan dipungut seutuhnya oleh pemerintah provinsi,” katanya.

Surya menegaskan, ditetapkannya perda ini tidak ada kaitannya dengan menaikkan tarif. Karena yang berubah hanyalah penerima pungutan saja, dari BP Batam beralih ke Pemprov Kepri.

Mengenai pajak progresif kendaraan bermotor, lanjut Surya, pajak dikenakan kepada pemilik kendaraan atas nama yang sama dan dibuktikan dengan nomor induk kependudukan. Jadi, pajak progresif tidak diberikan berdasarkan alamat.

“Pajak progresif dikenakan kepada pemilik kendaraan yang memiliki lebih dari satu unit kendaraan atas namanya sendiri,” kata dia.

Ia mengatakan, pemasukan daerah di sektor pemanfaatan kelautan, seperti jasa labuh jagkar kapal dan jasa lainnya yang dapat menjadi PAD Kepri juga menjadi bahasan dalam perda ini. Menurut Surya, bila potensi kelautan Kepri dikelola dengan baik dan benar, Kepri tidak perlu lagi berharap pada dana bantuan pemerintah pusat dan DBH Migas.

“Potensi PAD Kepri begitu besar, namun belum digali optimal. Adanya perubahan perda ini, diharapkan akan mendongkrak PAD, demi kemakmuran masyarakat Kepri,” ujarnya.

Loading...

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com