SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Dukungan Pembentukan Provinsi Khusus Barelang Menguat

Dukungan Pembentukan Provinsi Khusus Barelang Menguat
Badan Pembentukan Provinsi Khusus Barelang Dideklarasikan.

BATAM – Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Barelang (BP3KB) sudah mulai mengkaji pembentukan Provinsi Khusus Barelang. Sambil kajian berjalan, pembentukan provinsi khusua akan disosialisasikan, termasuk akan bertemu Gubernur dan DPRD Kepri.

Ketua Harian BP3KB, Irsafwin mengatakan, pihaknya sudah membentuk tim untuk mengkaji masing-masing sektor, mulai dari ekonomi, kebudayaan, pariwisata, tenaga kerja, hukum, kependudukan, dan sebagainya. Saat ini tim sudah mulai bekerja, sebelum akhirnya nanti semua kajian disatukan untuk diajukan kepada pemerintah.

“Desember kami targetkan sudah selesai semua,” katanya, Kamis (15/6).

Irsyafwin menjelaskan, semua kajian ini sebagai langkah awal untuk menyusun naskah akademik pembentukan Provinsi Khusus Barelang. Dari proses awal ini, pihaknya akan terus berjuang agar rencana pembentukan provinsi khusus terealisasi, seperti melakukan seminar, lokakarya, dan proses-proses lainnya.

“Kami juga pasti akan menemui DPRD, gubernur, hingga nantinya sampai ke pemerintah pusat,” katanya.

Menurut Irsafwin, pembentukan ini tak hanya sekadar wacana. Perlu kajian mendalam sebelum nantinya benar-benar terealisasi. Mengingat wacana ini sudah muncul sejak lama, namun mulai bekerja sejak BP3KB dideklarasikan belum lama ini.

“Ini bukan kepentingan kelompok, tapi murni untuk kemajuan Batam,” katanya.

Irsafwin memaparkan, kondisi Batam beberapa tahun terakhir mencatat perkembangan yang buruk. Bahkan perekonomian Kepri, khususnya pada triwulan pertama 2017 hanya tumbuh 2 persen.

Pembentukan provinsi khusus juga langkah untuk mengakhiri dua nakhoda dalam satu kapal yang dianggap memicu buruknya pertumbuhan ekonomi Batam, di luar melemahnya ekonomi global. Dengan adanya keterpurukan ini, peran pemerintah justru dianggap lamban untuk menangani permasalahan yang ada.

“Sekarang ini pelayanan publik tidak normal, kepastian tak keluar-keluar,” katanya.

Parahnya, Gubernur Kepri Nurdin Basirun juga dinilai tidak serius untuk menyelesaikan masalah Batam. Tahun lalu Batam meminta agar dibentuk tim teknis untuk menyatukan Batam, namun tak pernah digubris gubernur.

“Akhirnya muncul dari DPRD Kepri yang dipimpin Pak Taba,” katanya.

Irsafwin menyadari penjuangan menjadikan Barelang sebagai provinsi khusus tak terlepas dari pro dan kontra. Bagi dia, semua pihak akan diajak diskusi, khususnya mereka yang menolak. Tujuannya agar langkah dan konsep terbaik bisa disajikan untuk kebaikan Batam ke depan.

“Pintu kami terbuka, ada konsep mari kita duduk, konsep apa yang terbaik,” ujarnya.

Ia berharap semua komponen dan stakeholder mendukung terwujudnya provinsi khusus, demi majunya Batam. Dengan majunya Batam secara otomatis Kepri juga akan maju.

“Bukan tujuan golongan, kepentingan Batam,” tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Kepri Nurdin Basirun tidak menghiraukan dan akan membiarkan kelompok masyarakat Batam yang gencar menggulirkan wacana pebentukan Provinsi Khusus Barenang dengan wilayah Batam, Rempang dan Galang (Barelang).

“Biarkan saja semua orang bisa ngomong dan berpendapat apa saja. Namun untuk menyelesaikan permasalahan Batam, bukan dengan cara seperti itu,” kata Nurdin saat diminta pendapatnya soal pembentukan Provinsi Khusus Barelang, Senin (12/6).

Harusnya kata mantan Bupati Karimun ini, apa yang menjadi permasalahan di Batam dibicarakan secara bersama dan dengan cara baik. Bukan justru akan menimbulkan dan menambah kisruh sehingga membuat Batam makin terpuruk.

“Mari duduk bersama, bukan dengan sendiri-sendiri seperti itu. Sebab ini untuk kebaikan bersama. Kan di sini ada Pemerintahan kenapa tidak membicarkannya, bukan justru membuat keputusan yang akan membuat resah dan tidak jelas,” ujarnya.

Dukungan Pembentukan Provinsi Khusus
Pembentukan provinsi khusus Barelang perlu digesa. Sebagai salah satu kawasan yang dijadikan tol laut di Indonesia, terbentuknya provinsi khusus akan membuat perekonomian Batam kembali tumbuh dan berkembang.

Anggota DPD RI daerah pemilihan Kepri, Djasarmen Purba menilai pencetusan provinsi khusus Barelang dikarenakan gagalnya penerapan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas atau free trade zone (FTZ) di Batam. Dia menyangsikan keseriusan pemerintah pusat untuk menerapkan FTZ dan membuat Batam lebih berkembang. Pemerintah pusat terkesan setengah hati, menghambat dan tidak ada kepastian untuk memajukan Batam.

“Pemerintah pusat setengah hati menjalankan FTZ, sehingga berkembangnya Batam hanya tinggal harapan. Makanya tercetuslah dari kawan-kawan untuk membentuk provinsi khusus Batam atau Barelang,” ujarnya, kemarin.

Selain pemerintah pusat setengah hati, lanjut Djasarmen, gagalnya penerapan FTZ di Batam juga disebabkan adanya dualisme kepemimpinan antara Badan Pengusahaan (BP) dan Pemko Batam. Sehingga menghambat pelayanan perizinan kepada investor.

“Harusnya dalam satu kapal hanya satu nakhoda dan satu mesin. Di Batam sebaliknya, dua nakhoda satu mesin dan ini sangat membingungkan investor,” ungkapnya.

Dia mencontohkan negara lain seperti Malaysia dan China yang dulunya belajar FTZ ke Batam. Mereka berhasil menerapkan FTZ, karena pemerintahnya serius mengembangkan kawasan tersebut.

“Lihat saja perekenomian mereka, makin menggila. Karena penerapan FTZ mereka berhasil dan pemerintah mereka serius menjalankannya. Tapi FTZ di tempat kita justru tidak berhasil, padahal mereka belajar sama kita,” katanya.

Djasarmen berharap pembentukan provinsi khusus Barelang bisa membuat perekonomian Batam kembali tumbuh dan berkembang. Mengingat Batam akan dijadikan sebagai salah satu tol laut oleh pemerintah pusat. Jika ini terealisasi, maka akan memacu kembali pertumbuhan industri galangan kapal dan manufaktur.

“Dengan letak yang sangat strategis di antara negara-negara maju, provinsi khusus Barelang nantinya bisa memprioritaskan sektor pariwisata dibandingkan sektor lainnya. Kita juga bisa memanfaatkan lahan di Rempang dan Galang yang selama ini merupakan status quo antara BP dan Pemko Batam,” ucapnya.

Menurut Djasarmen, ada tiga aspek yang perlu diperhatikan Batam untuk menjadi provinsi khusus. Di antaranya adanya kesepakatan masyarakat, dibuatnya persyaratan seperti pembentukan kabupaten atau kota, dan pengajuan ke DPR RI guna dibuatkan undang-undangnya.

“Untuk menjadikan provinsi khusus Batam setidaknya kita harus memperhatikan tiga hal itu terlebih dahulu,” katanya.

Ketua DPRD Batam, Nuryanto mendukung deklarasi Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Barelang (BP3KB) sebagai langkah awal membentuk provinsi khusus di Batam, Rempang, dan Galang (Barelang). “Ini wacana lama yang seharusnya kita dukung bersama sebagai solusi berbagai persoalan,” katanya.

Nuryanto menjelaskan, pembentukan provinsi khusus ini bukan untuk memisahkan Batam dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun agar Batam bisa tumbuh cepat dan bersaing dengan negara tetangga.

“Batam didesain untuk bersaing dengan Singapura, Malaysia, serta negara Asia lainnya,” katanya.

Menurut Nuryanto, pembentukan provinsi khusus juga harus disertai dengan kajian terlebih dahulu, baik dari sisi ekonomi, sosial, hukum dan keamanan, serta lainnya. Begitu juga kajian dari sisi akademik secara komprehensif dan mendalam.

Dia menilai wacana pembentukan provinsi khusus Barelang sebagai solusi atas dualisme kepemimpinan di Batam. Sebab pemerintah pusat terkesan sengaja membiarkan permasalahan tersebut berlarut-larut. Pusat tak kunjung menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur dengan jelas kewenangan dan batas kerja antara Pemko dan BP Batam. Terlambatnya pemerintah menyelesaikan permasalahan di Batam memunculkan beberapa asumsi masyarakat, seperti pembubaran BP Batam, peleburan BP ke Pemko Batam, dan pembentukan provinsi khusus.

“Jangan Batam ini dijadikan kelinci percobaan. Semakin hari pertumbuhan ekonomi di sini semakin mengkhawatirkan,” katanya.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi juga menyayangkan ketidakseriusan pemerintah pusat untuk mengatasi permasalahan Batam. Bahkan beberapa kebijakan terus berubah tanpa melibatkan daerah. Beberapa kali pembahasan tentang Batam di tingkat pemerintah pusat juga sering molor.

“Pemerintah pusat tak kunjung menetapkan kepastian untuk Batam. Tadi (kemarin) saya menerima pengusaha, mereka mengeluh semua, karena rata-rata merugi,” katanya.

Perlu Pertimbangan Cermat
Sementara Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menganggap gagasan untuk menjadikan Batam sebagai provinsi khusus adalah prematur. Sebab Kepri masih bergantung dengan Batam, baik secara kependudukan, pendapatan, dan sebagainya.

“Pembentukan sebagai wacana silakan saja berkembang di masyarakat. Di pikiran saya, provinsi khusus ini terlampau pagi atau prematur,” katanya.

Amsakar menjelaskan, pemisahan Kepri dari provinsi induk Riau belum lama. Sejumlah daerah bahkan masih sulit menemukan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga belum tepat jika harus menjadikan Batam sebagai provinsi khusus.

“Kalau dipaksakan, kadang copeng kaki tengkak. Itu yang menurut fikiran saya,” kata mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam ini.

Untuk itu, lanjut Amsakar, perlu pertimbangan cermat mulai dari jumlah penduduk, rentang kendali, luas wilayah, dan anggaran. Pertimbangan ini penting agar pembentukan provinsi khusus Barelang tidak memberatkan daerah lain di Kepri.

“Empat ukuran inilah yang menjadi pemikiran apakah satu wilayah digabung atau dimekarkan,” katanya.

Untuk rentang kendali, lanjut Amsakar, saat ini dinilai masih memungkinkan, karena semua jarak bisa ditempuh. Sedangkan untuk pendapatan, saat ini Kepri masih bergantung pada Batam, sehingga perlu dipikirkan apakah Kepri tetap ada jika Batam terpisah. Menurutnya, akan lebih baik jika kewenangan mengurus Batam diberikan ke satu institusi, sehingga permasalahan yang ada segera berakhir.

“Apalagi soal kependudukan, lebih 50 persen ada di Batam. Kenapa harus ke provinsi khusus lagi. Saya lihat pencetus ini figur-figur kita,” katanya.

tengku bayu/fadhil/iwan sahputra

Loading...

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com