Sindo Batam

Galangan Kapal Makin Terpuruk

Galangan Kapal Makin Terpuruk
Pekerja galangan kapal mengelas rakitan bagian kapal di salah satu galangan di Tanjunguncang. Foto Teguh Prihatna.

Gubernur Tetapkan UMS Rp3,468 Juta, Pengusaha Protes Keras

BATAM – Industri galangan kapal atau shipyard di Batam makin terpuruk. Saat banyak perusahaan tak sanggup bertahan, Gubernur Kepri Nurdin Basirun menetapkan Upah Minimun Sektoral (UMS) Galangan Kapal sebesar Rp3.468.004 per bulan. Pengusaha protes keras.
====
Terbitnya Surat Keputusan (SK) UMS galangan kapal dan lepas pantai mendapat protes dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri. Keputusan Gubernur Kepri Nurdin Basirun, dianggap menambah beban para pengusaha disaat kondisi perekonomian belum pulih. Selain itu, hal ini semakin menjauhkan Batam dari investor.

Ketua Apindo Kepri Cahya mengaku heran apakah gubernur tidak mengetahui jika jumlah pengusaha galangan kapal yang bertahan di Batam tinggal 20-30 persen.

“Sisanya memilih tutup karena tidak ada pekerjaan,” ujarnya, Minggu (11/6).

Menurut dia, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) penerapan UMS akan dipertimbangkan untuk sektor-sektor unggulan. Cahya juga mempertanyakan kenapa galangan kapal masih menjadi sektor unggulan. “Saya yakin pak gubernur keliru, jika galangan kapal masih dimasukkan ke sektor unggulan,” ujarnya.

Apindo juga menilai tidak ada persoalan mendesak bagi gubernur untuk menerapkan UMS. Hal ini lantaran sektor galangan kapal adalah sektor paling terpukul akibat lesunya perekonomian saat ini. “Coba cek, saat ini banyak pengangguran yang masih menunggu lapangan kerja,” ujarnya.

Cahya menambahkan, keputusan UMS ini disebutkan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) karena Batam Shipyard and Offshore Association (BSOA) sudah meneken kesepakatan dengan pekerja. Namun, setelah dicek, ternyata BSOA sendiri membantah dan sudah menyurati gubernur. Bahkan, mereka merasa dijebak dalam persoalan tersebut.

Dia khawatir, para pengusaha tidak berani lagi menghadiri perundingan jika cara-cara seperti ini terus dilakukan. “Lucu saja, jika berita acara kehadiran dijadikan sebagai tanda kesepakatan,” katanya.

Cahya berharap semua serikat pekerja untuk arif menyikapi situasi ekonomi sekarang ini.

“Jangan menambah beban investor dan pengusaha, agar mereka tetap bisa membayar gaji dan meneruskan usaha. Jika bangkrut, atau pindah ke Malaysia atau Vietnam, pengangguran bertambah lagi,” ujarnya.

Cahya berharap agar gubernur lebih bijak dalam mengeluarkan kebijakan. Apalagi dengan kondisi perekonomian saat ini. “Pak gubernur punya banyak teman di sektor galangan kapal, apa tidak kasihan sama mereka,” ujarnya.

Disnaker Klaim Pahami Kondisi
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepri Tagor Napitupulu mengungkapkan, keputusan gubernur mengesahkan SK UMS Kota Batam sudah melalui pertimbangan matang dan melihat berbagai aspek.

“Pak gubernur mengesahkan karena sudah mempertimbangkan dan sempat menunda enam bulan,” katanya melalui sambungan telepon, Minggu (10/6).

Dalam SK Gubernur Kepri Nomor 657 Tahun 2017 tentang UMS Galangan Kapal dan Lepas Pantai Kota Batam 2017, gubernur memutuskan nilai UMS di sektor itu Rp3.468.004. UMS berlaku sejak SK diteken, yakni 9 Juni 2017.

Selain itu kata Tagor, keputusan gubernur itu mengacu pada hasil kesepakatan bersama dengan melibatkan pengusaha, asosiasi pekerja dan Pemprov sebagai penengah saat itu.

Menurut dia, Pada 28 November 2016 lalu, pembahasan UMS secara bipartit yakni antara pengusaha galangan kapal dan asosiasi pekerja telah disepakati dan ditandatangani.

“Jadi lebih dari enam bulan, gubernur menunda keputusan tersebut. Gubernur ingin melakukan kajian dan mendengar masukan berbagai pihak, sebelum mengesahkan. Semua dampak dan resikonya telah dipikirkan. Selain itu keputusan itu merupakan yang terbaik bagi semua,” ujarnya.

Ia menegaskan, tidak ada desakan dalam keputusan gubernur ini. Keputusan ini murni, setelah mempertimbangkan dengan matang dan memperhatikan segala aspek yang berkembang.

Gubernur tegasnya, tidak ada niat memberatkan atau membebani pengusaha. Sebab keputusan UMS tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama.

“Kenaikan ini juga hanya berlaku pada usaha galangan kapal saja. Sama halnya seperti di Karimun dengan geranit dan Anambas dengan migasnya. Jadi sektor lain sama sekali tidak naik, dan ini juga tidak mempengaruhi sektor lainnya,” ujarnya.

Tagor menambahkan, jika pengusaha merasa keberatan maka bisa mengajukan pengaduan paling lambat 10 hari setelah ditandatangani gubernur. Sebab, semua ini sudah diatur dalam peraturan pemerintah.

Namun kata Tagor, pengusaha galangan kapal juga harus mau diaudit menyeluruh keuangannya oleh pihak yag independen. Sehingga, diketahui apakah benar-benar mengalami penurunan atau justru sebaliknya. “Silakan ajukan pengaduan keberatannya, namun pengusaha juga harus mau diaudit,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Batam Shipyard and Offshore Association (BSOA) Suri Teo meminta Gubernur Kepri mempertimbangkan kembali niatnya menandatangani SK UMS Galangan Kapal. SK tersebut berpotensi membunuh industri galangan kapal (shipyard) dan sektor penunjang migas saat ini.

“Kami minta Pak Gubernur mempertimbangkan lebih matang rencana tersebut, terutama untuk menjaga sektor galangan kapal yang masih mati suri,” ujarnya, Rabu (31/5).

Menurut Teo, saat ini kondisi industri shipyard Batam masih suram. Dari 50 perusahaan shipyard yang menjadi anggota BSOA, sudah separuhnya berhenti berproduksi. Bahkan menjelang berakhirnya semester pertama tahun ini, belum ada satu pun order pembuatan kapal yang masuk.

Kendati banyak yang tak punya pekerjaan, namun jumlah tenaga kerja yang menggantungkan hidup di sektor ini masih banyak. Tercatat ada 3.000 tenaga kerja yang masih menerima upah dari sektor ini.

Teo khawatir perusahaan terpaksa melakukan efisiensi karyawan jika gubernur tetap ngotot menaikkan UMS. Sebab jika tidak melakukan efisiensi, industri di sektor shipyard Batam tak bakal mampu bersaing dengan industri serupa dari kota dan negara lain.

“Kalau mau bersaing, kami harus tekan biaya. Kalau gaji naik, efisiensi karyawan untuk menjaga daya saing terpaksa kami lakukan. Pekerjaan yang tadinya dikerjakan 10 orang, terpaksa harus bisa dikerjakan oleh 5 sampai 7 orang,” tuturnya.

zainal abidin/sutana

Share Berita Ini

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com