Sindo Batam

Industri Galangan Kapal Batam Tak Terurus

Industri Galangan Kapal Batam Tak Terurus
Aktivitas pekerja pembuatan kapal di galangan kapal Punggur. Foto Teguh Prihatna.

BATAM – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri mencatat sektor galangan kapal dan offshore masih minim sentuhan kebijakan positif pemerintah. Padahal, sektor ini menjadi salah satu tulang punggung ekspor Kepri, khususnya Batam.

“Belum banyak sentuhan kebijakan yang membangun dan positif dari pemangku kepentingan untuk sektor ini,” ujar kepala BPS Kepri Panusunan Siregar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/6).

Salah satu indikator yang dilihat oleh BPS adalah ekspor kapal dari Kepri. Tahun ini trens ekspor kapal Kepri menunjukan grafik fluktuatif. Di awal tahun ekspor kapal Kepri sempat menyentuh angka USD 0,5 juta. Meningkat di Februari menjadi USD 5,4 juta. Pada Maret terjadi pertumbuhan yang menggembirakan, karena naik USD 29,08 juta. April naik menjadi USD 45,39 juta. Tapi di bulan Mei, ekspor kapal dari Kepri menunjukan penurunan tajam ke angka USD 15,02 juta.

“Dalam pengamatan BPS, tak ada pola yang sistematis. Pada pemahaman kami, pola ini menunjukan sektor ini seperti tidak terurus,” katanya.

Panusunan menyayangkan kondisi ini. Pasalnya kapal merupakan satu dari empat komoditi ekspor unggulan Kepri. Paling banyak produksinya berasal dari Batam. Namun, stakeholder terutama dari unsur pemerintah tampaknya tak serius menjaga kontiniunitas kualitas sektor tersebut.

“Sebagai sektor unggulan, harusnya mendapat perhatian khusus dari semua stakeholder, khususnya pemerintah daerah. Sehingga sektor ini tetap mengalami kenaikan, walaupun tidak tajam,” katanya.

Pengusaha menyebutkan bahwa kebijakan pemeritnah cenderung tak mendukung pertumbuhan sektor industri galangan kapal dan offshore. Yang terbaru adalah mengenai kebijakan menaikan UMS pada industri tersebut.

Kendati demikian, Panusunan tak mau berkomentar banyak tentang kebijakan tersebut. Ia menekankan, BPS mencoba memotret fenomena tersebut secara konsisten. Harusnya semua pemangku kepentingan melihat kondisi ini dengan mata terbuka. Ketika ternyata hasil ekspor kapal turun drastis, harusnya pro aktif mengidentifikasi masalah dan menemukan jalan keluar.

Jika terjadi penurunan kinerja yang cukup tajam, dipastikan ada maslah tertentu yang mempengaruhi. Dia menganalogikan kondisi tersebut sebagai penyakit yang ahrus diobati dengan resep yang tepat.

“Harusnya ada komunikasi antara pengambil kebijakan, dengan pengusaha di lapangan. Pengambil kebijakan tak boleh cuma diam. Harus ada langkah yang pro aktif,” katanya.

Ia juga mendorong perlunya forum khusus untuk menemukan kebijakan yang tepat bagi pertumbuhan industri pengolahan, khususnya shipyard dan galgnan kapal. Langkah ini harus diambil, karena 90% pertumbuhan ekonomi Kepri masih bergantung kepada industri pengolahan.

“Mayoritas pertumbuhan ekonomi di Kepri dipengaruhi oleh sektor industri pengolahan. Jadi kalau sektor ini sakit, pasti berimbas kepada pertumbuhan ekonomi Kepri. Ada korelasi positif yang cukup dalam,” katanya.

Semakin Terpuruk
Sementara, Batam Shipyard Offshore Association (BSOA) mengatakan, sektor galangan kapal dan offshore tak lagi bisa dikategorikan sebagai sektor unggulan. Pasalnya, dalam bebeapa tahun terakhir industri ini penurunan besar-besaran.

“Industri ini semakin terpuruk. Paling parah tahun ini tak ada lagi pesanan kapal yang masuk,” ujar Sekretaris BSOA Novi di Batam, Kamis (15/6).

Kondisinya yang semakin terpuruk, membuat sektor ini tak lagi layak disebut sebagai industri unggulan. Minimnya produksi, serapan tenaga kerja dan sejumlah indikator negatif lainnya membuat sumbangan sektor ini terhadap PDRB Batam semakin turun.

“Kami heran, dengan kondisi yang demikian kurang menguntungkan, sektor ini masih disebut sektor unggulan,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah harus melihat kondisi riil sektor industri ini dengan mata terbuka. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhannya tak menggembirakan. Kondisi ini bisa dilihat dari paparan sejumlah lembaga pemerintah seperti BPS dan Bank Indonesia.

Menurut dia, sejumlah indikator yang ada harusnya membuat sektor ini tak lagi menjadi sektor unggulan. Dengan demikian, tak ada alasan bagi pemerintah menetapkan upah sektoral bagi sektor industri ini.

Kendati demikian, BSOA menghormati keputusan Gubernur Kepri yang menetapkan UMS sebesar Rp3.468.004. Namun realitanya, angka tersebut masih berada di atas kemampuan industri ini. Sulit bagi mereka membayar upah dengan standart terebut, tanpa harus memberikan imbas negatif kepada industri tersebut. Saat ini uah sektor galangan kapal dan offshore dibayar sesuai Upah Minimum Kerja (UMK) yang berlaku.

“Kami tengah berkoordinasi untuk mengambil langkah-langkah yang dipelukan dan akan terus mengirim surat keberatan kepada Gubernur Kepri,” ujarnya.

Share Berita Ini

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com