Sindo Batam

Kenaikan Tarif ATB Memberatkan

Kenaikan Tarif ATB Memberatkan
Pengerjaan pernggantian Pipa jaringan milik ATB. istimewa

BATAM – DPRD dan Pemko Batam meminta rencana kenaikan tarif air PT Adhya Tirta Batam (ATB) dikaji secara matang. Sehingga tidak menambah beban masyarakat di tengah perekonomian yang masih lesu.

Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto mengatakan, tidak ada salahnya bagi ATB sebagai perusahaan pengelola air bersih di Batam mengusulkan kenaikan tarif kepada pemerintah. Namun juga tidak ada kewajiban bagi pemerintah untuk menyetujui usulan tersebut.

Dia tak ingin kenaikan tarif air seperti kenaikan tarif listrik yang tanpa melibatkan DPRD Batam dalam pembahasannya. “Sampai saat ini kami belum mendapat laporan dari ATB terkait rencana itu. Dan kami memang harus dilibatkan, jangan sampai seperti tarif PLN Batam,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (29/5).

Rencana kenaikan tarif air ATB, sebelumnya diungkapkan Deputi IV Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya Badan Pengusahaan(BP) Batam, Purba Robert M Sianipar. ATB selaku pengelola air bersih di Batam mengusulkan kenaikan tarif air pada tahun ini.

Alasan kenaikan tarif air adalah meningkatnya biaya operasional yang menggunakan bahan kimia dalam prosesnya dan pajak air baku. Selain itu, sudah tujuh tahun terakhir tarif air tidak naik.

Nuryanto mengaku belum mengatahui secara detail mekanisme kenaikan tarif air bersih, apakah harus mendapat persetujuan DPRD Batam atau diputuskan sendiri oleh BP Batam. Hanya saja, pihaknya mendorong supaya tetap dilakukan pembahasan di DPRD Batam sebelum diputuskan, sebab menyangkut hajat masyarakat banyak.

“Kami masih harus pelajari dulu mekanismenya seperti apa nanti, karena BP Batam kan mitranya pemerintah pusat, bukan di kita. Tapi kami tegaskan bahwa DPRD Batam akan selalu bersama rakyat,” ujarnya.

Nuryanto meminta siapa saja yang terlibat dalam pembahasan kenaikan tarif air ATB nantinya benar-benar bisa memutuskan dengan hati nurani. Sehingga keputusannya tidak menambah beban masyarakat.

“Nanti juga akan saya sampaikan kepada Komisi II dan III DPRD Batam, supaya jika nanti pengajuan itu masuk, bisa dilakukan kajian,” ujarnya.

Pemko Batam juga akan menentang rencana kenaikan tarif air ATB, jika tidak rasional. Menurut Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad, bicara soal kenaikan tarif haruslah melibatkan semua stakeholder yang ada di Batam, mulai dari DPRD Batam, Pemko Batam, dan lainnya. Karena keberadaan pemerintah dan DPRD, sepenuhnya untuk memakmurkan rakyat.

“Harapan kami dengan mengikutsertakan semua stakeholder, kenaikan bisa lebih terkendali,” katanya.

Amsakar menjelaskan, seharusnya Batam berpegang pada undang-undang yang ada. Dalam Ayat 3 Pasal 33 UUD 1945 disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Saat ini, Pemko Batam belum dalam posisi setuju atau menolak rencana kenaikan tarif air Batam. Pihaknya masih menunggu usulan kenaikan tarif air, apakah sesuai dengan hitungan untung dan rugi. Namun jika rencana kenaikan bukan karena itu, maka Pemko Batam berhak menolak.

“Kami pertimbangan hajat hidup masyarakat di atas kepentingan lain,” tegasnya.

Kondisi perekonomian Batam yang sedang terpuruk, lanjut Amsakar, juga perlu dipertimbangkan. Mengingat saat ini masyarakat dihadapkan pada kenaikan sejumlah tarif, seperti uang wajib tahunan (UWT), jasa pelabuhan, bandara, dan listrik.

“Kami diamanahkan masyarakat dan negara untuk menyelesaikan persoalan masyarakat,” ujarnya.

Manager Corporate Communication ATB, Enriqo Moreno enggan menanggapi keberatan DPRD dan Pemko Batam atas rencana kenaikan tarif air pada tahun ini. Telepon dan pesan singkat yang dikirimkan kepadanya tak dijawab.

ahmad rohmadi/fadhil

Share Berita Ini

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com