SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Mengisi Kembali Ruang Toleransi

Mengisi Kembali Ruang Toleransi
ilustrasi

(Sempena Peringatan Hari Kebangkitan Nasional)

Oleh: Djasarmen Purba.SH
Senator Provinsi Kepri

Tahun-tahun terakhir, sekurang-kurangnya sejak pemilihan presiden pada tahun 2014 lalu, bangsa ini terus menghadapi ujian yang cukup berat dalam menjaga kebhinekaan. Di setiap Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati tiap 20 Mei, tema kebhinekaan menjadi perhatian banyak pihak, tak terkecuali untuk tahun ini.

Pascapemilihan Gubernur DKI Jakarta, bibit-bibit semakin terancamanya kebhinekaan sejak masa-masa kampanye yang diwarnai isu SARA (Suku, Agama RAS dan Antar Golongan) tampak semakin nyata, dengan kecenderungan terbelahnya masyarakat dalam dua kubu yang saling berseberangan.

Keterbelahan masyarakat Indonesia pascaPilkada Jakarta dapat dilihat dari maraknya aksi demonstrasi di berbagai daerah dan luar negeri, yang bukan sekadar menuntut pembebasan Basuki Cahaya Punama (Ahok)—mantan Gubernur DKI—yang divonis dua tahun penjara atas penodaan agama, namun lebih jauh demonstrasi tersebut merupakan ekspresi dari kekhawatiran atas maraknya aksi intoleransi di berbagai tempat.

Ekspresi dari kekhawatiran tersebut dapat terbaca dari isu dan tuntutan para demonstran, yang tak lagi sekadar bicara pembebasan Ahok, namun telah bergerak lebih jauh ke isu tentang kebhinekaan dan keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Terancamnya kebhinekaan tidak hanya dirasakan oleh para demonstran, namun juga oleh sejumlah antropolog yang tergabung dalam Gerakan Antropolog untuk Indonesia yang Bhineka dan Inklusif (AUI). AUI menyebut kondisi saat ini sebagai darurat toleransi, darurat kebinekaan. Kondisi darurat tersebut salah satunya disebabkan tidak berfungsinya institusi sosial yang seharusnya merawat kebinekaan.

Walaupun, ada institusi seperti MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) yang sejak beberapa tahun lalu mensosialisasikan empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI), namun kapasitas yang dimiliki MPR relative terbatas untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terlebih untuk mengisi ruang-ruang toleransi yang tidak dipelihara oleh institusi-institusi lain.

Harus diakui, sejak berakhirnya Orde Baru ruang toleransi tak dipelihara dengan baik, karena negara terlalu sibuk dengan isu ekonomi dan politik kekuasaan. Sementara rakyat “dibiarkan” begitu saja dan dianggap sudah mengerti dan sangat menghayati makna Pancasila dan Kebhinekaan. Namun pada kenyataanya ruang toleransi yang tak terpelihara dengan baik, dijejali oleh fanatisme yang lebih menonjolkan identitas diri, golongan, maupun identitas religi.

Membumikan Lagi Kebhinekaan
Salah satu ruang kosong dari toleransi adalah pendidikan. Sistem pendidikan kita yang cenderung mendekat kapitalistik, semakin menjauh dari nilai-nilai Pancasila. Celakanya, sikap dan pandangan yang intoleran justru marak di wilayah perkotaan, kawasan yang dinilai masyarakatnya berciri memiliki akses berpendidikan baik, rasional, terbuka, demokratis, kritis, dan mudah menerima unsur-unsur pembaharuan.

Pergeseran masyarakat perkotaan yang cenderung semakin intoleran tersebut terekam dalam survey yang dilakukan oleh Setara Institute, pada tahun 2010 yang dilakukan di daerah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok Tanggerang dan Bekasi).

Dalam laporan surveynya, Setara Institute menyatakan; “Sikap dan pandangan keagamaan masyarakat (khususnya perkotaan) yang makin memperlihatkan kecenderungan intoleran. Sebanyak 49,5 persen responden tidak menyetujui adanya rumah ibadah bagi penganut agama yang berbeda dari agama yang dianutnya, 45 persen menyetujui sisanya sebanyak 5,5 persen menjawab tidak tahu. Sebanyak 60,9 persen responden tidak menerima berkembangnya agama tak resmi dan 52,1 persen mengharapkan pemberantasan aliran sesat.”

Temuan Setara Institute ini menarik dan sekaligus miris. Miris karena wilayah perkotaan identik dengan daerah yang dikenal dihuni oleh banyak orang berpendidikan tinggi, rasional dan terbuka. Dan lebih miris lagi itu terjadi di ibu kota Negara—pusat kekuasaan, ekonomi/binis dan pendidikan—bisa dibayangkan bagaimana di daerah-daerah lain. Dan inilah realitas di republik hari ini.

Realitas tersebut, menuntut tindakan nyata segera dari negara. Tindakan tersebut terutama pada dunia pendidikan yakni berupa penguatan dan pendalaman Pancasila dan kebhinekaan dalam lingkungan pendidikan formal dan in-formal, serta tidak kalah penting lagi pendidikan sejak dini dalam lingkungan keluarga. Dengan kata lain membumikan kembali Pancasila dan kebhinekaan sehingga dapat menjadi tindakan nyata sehari-hari warga negara. 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional tidak hanya sebatas peringatan sekali setahun. Tapi menjadi moment penguatan kebhinekaan + NKRI harga mati.

Merujuk pada Zaltman Gerald dan Ire Kaufman, dalam bukunya Creating Social Change (1972) setidaknya ada tiga strategi utama yang dapat diadopsi untuk membumikan kembali Pancasila dan kebhinekaan, yaitu; Pertama, strategi empiric rational, yakni penyebarluasan publikasi materi 4 pilar kebangsaan melalui seluruh medium yang mungkin untuk untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Di samping itu memperkuat sosialisasi 4 pilar kebangsaan dengan melibatkan seluruh instansi, lembaga dan seluruh elemen masyarakat guna mendorong penanaman nilai-nilai toleransi.
Diperlukan juga pendirian lembaga permanen yang fungsinya untuk sosialisasi seperti lembaga BP7 masa orde baru.

Kedua, strategi normative re-educative yakni dengan membawa perubahan pada norma-norma yang dianut oleh masyarakat, misalnya pelibatan institusi keagamaan, tokoh agama dan masyarakat
sebagai sarana perubahan norma tersebut. Ketiga, strategi power – coercive yakni penggunaan instrument kekuasaan dan hukum untuk mengambil tindakan tegas kepada setiap orang maupun ormas yang berusaha mencederai toleransi dan kebhinekaan. Istilah GEBUK menjadi relevant untuk menolak, melarang, menutup, menghajar orang/lembaga anti Pancasila.

Melalui langkah-langkah tersebut, terkoyaknya kebhinekaan bangsa ini seperti yang kita saksikan di hari-hari belakangan, diharapkan tidak akan kita disaksikan lagi pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional di tahun-tahun mendatang. Semoga. ***

Loading...

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com