Sindo Batam

Nelayan Tuntut Permen KP Tentang Alat Tangkap Ikan Dicabut

  • Reporter:
  • Kamis, 18 Mei 2017 | 12:09
  • Dibaca : 229 kali
Nelayan Tuntut Permen KP Tentang Alat Tangkap Ikan Dicabut
Mahasiswa dan nelayan terlibat aksi dorong dengan petugas pengamanan saat demo di lapangan belakang Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (17/5). JOKO SULISTYO

PINANG – Ratusan nelayan se-Kepri menggelar demo menuntut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 2 Tahun 2017 tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan berupa pukat hela dan tarik, dicabut. Mereka menilai, larangan tersebut merugikan nelayan nelayan kecil atau tradisional.

“Permen tersebut sangat menyusahkan masyarakat nelayan kecil,” kata Koordinator Demo Aspan dalam orasinya di
lapangan belakang Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (17/5) pukul 10.00.

Aspan mengatakan, para nelayan tradisional Kepri selama ini menggunakan alat tangkap pukat hela dan tarik yang dilarang oleh Permen tersebut. Pelarangan dua alat tangkap itu akan mengurangi hasil tangkap ikan nelayan.

Massa juga menuntut, Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan di wilayah WWP NKRI ditinjau ulang. Mereka pun menolak Permen KP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksana Penerbitan Surat Rekomendasi, termasuk menuntut penghentian pembelian jenis bahan bakar minyak tertentu untuk usaha perikanan tangkap.

“Aturan-aturan tersebut tidak berpihak dan membuat susah nelayan tradisonal di Kepri,” ujar Aspan.

Dalam demo itu, nelayan juga mengungkapkan adanya tindakan pungutan liar (pungli) oleh oknum aparat penegak hukum, dengan modus pemeriksaan alat tangkap ikan.

“Para oknum tersebut mencegat dan mencari-cari kesalahan nelayan yang sedang melaut. Mereka memeriksa kelengkapan izin, dan alat tangkap yang digunakan. Kalau ada yang salah sedikit saja, mereka langsung minta uang,” seorang nelayan asal Kampung Bugis, Tanjungpinang yang minta namanya tak ditulis dengan alasan keamanan.

Menurut dia, pungli tersebut tidak hanya dilakukan kepada nelayan kecil, oknum aparat juga sering meminta jatah bulanan kepada pemilik kapal ikan besar dan pengusaha ikan.

“Padahal, para aparat itu juga dapat jatah bulanan dari tauke. Tapi, juga minta jatah kepada nelayan kecil,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan nelayan asal Kabupaten Lingga. Ia mengaku nelayan di Lingga sering dimintai uang saat akan turun melaut.

“Kami ini ke laut untuk mencari ikan dan menghasilkan uang. Kadang melaut juga hasilnya sedikit tidak cukup dengan biaya operasiinal. Tapi, malah dimintai uang,” keluhnya.

Jika tidak menuruti permintaan oknum itu, nelayan akan dipersulit, bahkan ada yang diancam diproses hukum. “Kami ini sudah susah semakin dibuat susah,” ujarnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri Edi Sofyan yang menemui para pendemo berjanji akan membawa semua tuntutan dan masalah nelayan dalam rapat dengan Gubernur Kepri, dan diteruskan ke kementerian terkait.

“Saya juga sering mendengar keluhan nelayan di Kepri soal pemberlakuan Permen KP Nomor 2 Tahun 2017 itu,” katanya.

Soal pungli, Edi juga mengaku pernah menerima keluhan dari sejumlah pengusaha kapal di Kepri. Namun, ia tidak bisa berbuat banyak, karena tidak ada bukti konkrit untuk melaporkan ke pusat.

“Kami sudah membahas masalah pungli ini dengan jajaran terkait,” katanya.

Usai berdialog dengan Edi, para pendemo kemudian membubarkan diri dengan tertib. Sebelumnya, sempat terjadi aksi saling dorong antara pendemo dengan petugas pengamanan.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com