SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Pemko Kelola Industri di Luar KEK

Pemko Kelola Industri di Luar KEK
Aktivitas di Pelabuhan Batuampar. Foto Arrazy Aditya.

Diterapkan Tahun Ini, BP Batam Kelola KEK

BATAM – Pemerintah pusat memastikan untuk menerapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam tahun ini. Pengelolaannya, diserahkan kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam. Industri di luar kawasan KEK dikelola Pemko Batam.

Kepastian tersebut diungkapkan Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian RI, Lukita Dinarsyah Tuwo saat memimpin Tim Teknis Dewan Kawasan (DK) Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) Batam mengunjungi ke Batam, Kamis (18/5). Kunjungan ini untuk mencari solusi dan menyerap aspirasi dari sejumlah pihak, seperti Pemko, BP Batam, pengusaha, dan pengelola kawasan industri, menuju dijadikannya Batam sebagai KEK.

“Untuk target kapan (Batam) jadi KEK, kami belum bisa pastikan. Tapi yang jelas tahun ini. Karena memang dari perencanaan tahun lalu arah pembangunannya ke KEK,” ujarnya usai menggelar pertemuan tertutup dengan pengelola dan pengusaha di Kawasan Industri Panbil.

Lukita menjelaskan, nantinya pemerintah akan memberikan lebih banyak insentif dan kemudahan bagi industri yang berada di KEK Batam. Sedangkan industri di luar KEK Batam akan dikelola Pemko Batam dan insentif yang diberikan sebatas fasilitas untuk kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (FTZ). Namun dia belum merinci kawasan mana saja di Batam yang masuk KEK.

“Khusus industri yang di luar kawasan, kami siap memfasilitasi jika ingin pindah ke KEK. Jika tetap di tempat (di luar KEK), kita berlakukan fasilitas yang ada (FTZ),” ujarnya.

Menurut Lukita, kebijakan KEK ini perlu segera direalisasikan untuk mengakhiri dualisme kewenangan yang selama ini terjadi antara Pemko dan BP Batam. Sebab penerapan KEK Batam juga akan disertai dengan pengaturan kewenangan yang jelas antara kedua instansi tersebut.

“Kalau dari aturan DK sudah jelas, BP Batam akan fokus pada kawasan industri. Di luar kawasan, akan ditangani Pemko. Di KEK, akan ada enclave-enclave. Kalau Batam ingin maju, cepat selesaikan (dualisme kewenangan),” katanya.

Lukita menjelaskan, ada sejumlah masukan dari kalangan pengusaha sebelum pemerintah benar-benar mengubah status Batam dari FTZ ke KEK. Di antaranya mengenai kepastian hukum dan tarif pelabuhan. Masih ada keluhan biaya tambahan di pelabuhan, seperti terkait pajak yang dikenakan bagi pengusaha pemasok hasil industri Batam ke dalam negeri.

Dia menegaskan bahwa persoalan ini akan segera diselesaikan. Karena memang masih dalam tahap pembahasan di pusat untuk menindaklanjuti keluhan para pengusaha tersebut.

“Kemudian masukan yang kita dapat tadi dari kawasan industri, memang terjadi penurunan. Karena masalah daya saing Batam dengan negara lainnya. Maka itu dibutuhkan segera upaya penyelesaian,” katanya.

Selain itu, juga ada keluhan terkait uang wajib tahunan (UWT), tapi perosalan tersebut bukan kendala utama bagi pengusaha. Kendati masih belum maksimal pelayanan, sejauh ini apa yang dilakukan BP dan Pemko sudah sangat mendukung pengusaha. Kemudahan di kawasan industri dirasakan pengusaha, karena semua perizinan dibantu oleh pengelola kawasan.

“Hanya saja, untuk di luar kawasan, perizinan harus mengurus sendiri. Sementara untuk izin peralihan hak (IPH), saat ini dalam proses penyelesaian di DK,” katanya.

Pengelola kawasan Industri Panbil, Johanes Kennedy menyambut baik rencana pemerintah untuk menerapkan KEK Batam. Pasalnya, industri di Batam di bidang pemasokan barang selalu bersinggungan dengan Bea dan Cukai. Dengan adanya KEK, diharapkan ada wadah supaya perizinan ekspor dan impor barang bisa lebih efisien dan memudahkan pengusaha, seperti dilakukan daerah lain.

“Saya kira, pemerintah perlu segera membentuk tim transisi untuk KEK Batam,” katanya.

Johanes juga menyoroti terkait pembayaran UWT di Batam. Dia mengusulkan agar UWT dihapuskan agar tak membebani pengusaha, terutama saat awal membuka usaha.

“Tidak hanya kawasan industri saja yang mengeluh saat ini. Perhotelan, restoran, juga demikian. Karena kondisi wisatawan mancanegara yang datang ke Batam sedang turun,” ujarnya.

Pengusaha juga meminta agar pemerintah membangun pelabuhan kontainer yang baru. Pasalnya, pelabuhan kontainer yang dikelola BP Batam di Batuampar tidak mengalami perkembangan sejak dibangun 20 tahun lalu. Pelabuhan kontainer ini bisa dikelola Pelindo dan bisa membuat ekonomi Batam lebih baik lagi.

“Kita tahu kalau industri lesu, semua lesu. Jadi harus ada perbaikan di industri, pariwisata, perdagangan (ekspor-impor), dan container port (pelabuhan kontainer),” katanya.

Selain mengunjungi Kawasan Industri Panbil, rombongan Tim Teknis DK juga mengunjungi Kawasan Industri Batamindo dan Kabil. Selain itu juga diagendakan untuk meninjau langsung Pelabuhan Batuampar. Selain bertemu dengan pengelola kawasan industri, juga hadir sejumlah asosiasi pengusaha di Batam. Lukita g juga sebagai Sekertaris Menteri Koordinator (Sesmenko) Perekonomian saat memimpin rapat koordinasi dengan Pemko Batam di kantor Wali Kota Batam, Kamis (18/5).

Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan saat ini pihaknya tetap menunggu apa yang menjadi keputusan Pemerintah pusat. Saat ini berbagai masalah yang dialami Batam sudah disampaikan secara keseluruhan mulai dari Aset, Perizinan dan saat ini masuk ke ranah kewenangan. Jika sudah ditetapkan KEK maka ranah pemukiman menjadi ranah Pemko Batam dan sebaliknya KEK menjadi ranah BP Batam.

“Harus tuntas terselesaikan, sumber masalah ini harus diselesaikan,” kata Amsakar.

Ia meyakini kedatangan Tim Teknis ini menjadi angin segar untuk menjadikan Batam lebih baik. Sebagai gambaran, melihat posisi kewenangan, saat ini Pemko yang melayani masyarakat punya aset untuk mengoptimalkan pelayanan masyrakat dan ternyara semua aset masih milik BP Batam.

“Sementara BP difokuskan di kawasan industri sehingga investasi semakin berkembang,” kata dia.

Ketua DPRD Batam Nuryanto mengatakan, kehadiran tim teknis ini diharap ada titik terang, titik temu yang bisa dijadikan tanda kebangkitan kembali untuk Kota Batam. Sejauh ini keluh kesah masyarakat sudah menumpuk. Namun, keputusan akhir untuk Batam tak juga ditetapkan.

“Harus cepat, segera selesai. Saat ini pertumbuhan ekonomi terburuk untuk Kepri khususnya Batam,” kata dia.

Bahakan akibat ketidak pastian yang selama ini dijalani Batam membuat sejumlah investor ragu, sejumlah pelayanan terhenti. Hal ini yang kerap diterima DPRD Batam sebagai keluhan masyarakat yang ada saat ini. Dan jika konisi ini berlarut, pertumbuhan ekonomi bisa saja semakin buruk.

“Pengangguran kita cukup tinggi, 200an ribu. Inilah realita yang terjadi di Batam. Boleh dikatakan hidup segan mati tak mau, dualisme ini jangan dianggap enteng,” ujarnya. fadhil

ahmad rohmadi/fadil

Loading...

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com