SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Selamat Tinggal Fatwa Planologi

Selamat Tinggal Fatwa Planologi
Pekerja bangunan Hotel Aston. Foto Agung Dedi Lazuardi.

Dianggap Berbelit, Dihapus dalam Persyaratan IMB

BATAM – Mulai April ini, fatwa planologi Badan Pengusahaan (BP) dihapuskan dalam persyaratan izin mendirikan bangunan (IMP) yang dikeluarkan Pemko Batam. Penghapusan diharapkan menggairahkan kembali pembangunan yang mandek sejak pertengahan tahun lalu.
=====
Kantor pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM- PTSP) Kota Batam di lantai tiga gedung Sumatera Convention Centre Batam tak banyak antrean, Kamis (30/3) siang. Hanya beberapa warga yang mengurus surat-surat. Dari enam loket, dua di antaranya kosong, hingga kemudian ada warga yang masuk dan dipersilakan petugas ke loket tersebut.

Ke loket khusus informasi di pojok ruangan itulah, Kamis siang itu KORAN SINDO BATAM bertanya soal pengurusan IMB. Pemko Batam tak lagi mengeluarkan IMB untuk pembangunan baru sejak pertengahan tahun lalu. Bukan karena tak ada pengembang atau hotel yang membangun, tapi karena persyaratannya tak cukup.

Ada belasan dokumen yang harus dilampirkan untuk mengurus IMB. Dokumen-dokumen itu, sebagian dikeluarkan Pemko Batam, sebagian lagi dikeluarkan BP Batam, dua instansi yang selama ini memiliki kewenangan di Batam.

Di sinilah masalahnya. BP Batam tak mengeluarkan fatwa planologi sejak adanya reformasi kantor lahan di institusi tersebut. Yang jadi korban adalah masyarakat, pengusaha, dan pengembang. Mereka tak bisa mendapatkan IMB dari Pemko Batam karena syarat fatwa planologi itu tak ada.

Pemko Batam pun kena imbasnya. Tak bisa mengeluarkan IMB, berarti juga tak bisa mendapatkan retribusi dari sektor tersebut. Karena itulah, mulai bulan ini Pemko menghapus persyaratan fatwa dari BP Batam tersebut. Sebagai gantinya, Pemko akan menerbitkan surat Keterangan Rencana Kota (KRK).

Kamis siang itu, rencana tersebut ternyata belum jalan. Petugas loket mengatakan masih menunggu instruksi pimpinannya. “Kami masih menunggu informasi dari pimpinan,” kata petugas loket itu.

Gustian Riau, Kepala DPM-PTSP Kota Batam memastikan mulai bulan ini fatwa planologi dari BP Batam akan digantikan KRK yang dikeluarkan Pemko Batam. “April ini sudah jalan. Penerbitan KRK lagi disiapkan,” kata Gustian, Rabu (29/3).

Ia mengatakan, Pemko Batam menerbitkan KRK untuk mengurai rumitnya perizinan di sektor pembangunan. Sejak pertengahan tahun lalu, katanya, pihaknya tak bisa mengeluarkan IMB akibat fatwa planologi dari BP Batam yang menjadi salah satu syarat IMB tak kunjung ada.

“Semangatnya adalah memangkas sulitnya perizinan agar investasi bisa berjalan. Itu bagian dari pesan Pak Jokowi,” kata Gustian.

Selama ini, kata Gustian, pembangunan rumah baru, apartemen, hotel, dan lainnya tak jalan karena IMB tak bisa diterbitkan. Banyak pihak yang sudah lama menanti penerbitan IMB, terutama kalangan pengembang. Karena itu, pihaknya memangkas fatwa planologi.

“Kalau IMB keluar otomatis pembangunan bisa berjalan lagi dan perekonomian Batam juga ikut bergerak. Tidak seperti sekarang,” jelasnya.

Apalagi, kata Gustian, Pemko Batam punya target tinggi di sektor penerimaan IMB, yakni Rp20,25 miliar. “Tiga bulan ini pemasukan dari IMB sama sekali belum ada. Tapi saya yakin, jika ini sudah jalan, target Pemko akan tercapai,” kata Gustian.

Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Suhar mengatakan, saat ini KRK sedang dalam proses. KRK ini sudah diatur dalam Perda Kota Batam tentang Bangunan Gedung di Kota Batam, tapi belum diterapkan karena adanya fatwa planologi yang tujuannya sama. Agar KRK bisa diterapkan, kata Suhar, akan diatur dalam Peraturan Wali Kota Batam. “Draf Perwako sudah kita sampaikan ke Pak Wali Kota, tinggal nanti finalisasi dengan tim,” kata Suhar, Rabu (29/3).

Paling lambat, kata Suhar, KRK akan menggantikan fatwa planologi pertengahan bulan ini. “Nanti kalau mau urus IMB, tinggal urus KRK,” ujar dia.

ahmad rohmadi/fadhil

Loading...

1 Komentar

  1. Yanto Minggu, 7 Mei 2017

Theme Portal Berita TUX_URL.com