SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Solusi Permanen Dualisme Pemerintahan Batam

Solusi Permanen Dualisme Pemerintahan Batam
ilustrasi

Oleh: Teuku Jayadi Noer

KALAU bukan galau, apa yang mendorong Menteri Luar Negeri (Menlu) Singapura Dr. Vivian Balakrishnan harus datang berkunjung langsung ke Batam, Selasa, 25 April 2017 lalu. Padahal, sejak April 2009 lalu, negeri jiran itu telah membuka Kantor Konsulat Singapura di Batam di Gedung Sumatera Convention Centre lantai 8, Jalan Engku Putri, Kav. 01, Batam Pusat, Batam.

Sudah pasti, pasokan informasi mengenai apa pun yang terjadi di Batam, selalu mengalir ke Singapura. Apalagi, untuk informasi sangat penting, mengenai kepastian hukum investasi dan dualisme kepemimpinan yang mendera Kota Batam saat ini. Tapi ternyata, pasokan informasi yang mengalir deras dari Konsulat Singapura di Batam, maupun dari Kedutaan Besar (Kedubes) Singapura di Jakarta, belumlah cukup.

Sampai-sampai Dr. Vivian Balakrishnan harus datang sendiri, menemui pihak-pihak yang dapat memberikan kepastian informasi mengenai masa depan investasi di Batam. Maka, Menlu Singapura itu pun mengadakan pertemuan tertutup dengan Gubernur Kepri Nurdin Basirun di Graha Kepri.

Kemudian, pertemuan tertutup itu pun dilanjutkan dengan Wali Kota Batam, H. Muhammad Rudi di Hotel Best Western Premier Panbil Mukakuning Batam. Dari kedua pertemuan tertutup tersebut, ternyata ada satu pertanyaan besar yang disampaikan sang Menlu Singapura. Yaitu, soal hubungan antara Pemerintah Kota (Pemko) Batam dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Tegasnya, soal dualisme kepemimpinan di Kota Batam.

Sungguh ironi, sampai-sampai negara tetangga harus mengirim Menlunya hanya untuk mencari tahu, mengenai “benang kusut” dualisme pemerintahan tak berkesudahan itu. Apalagi, setelah dualisme ini sukses “menghasilkan” tutupnya sedikitnya 26 perusahaan dan melahirkan 200 ribu penggangguran. Termasuk, juga, “sukses” menekan angka pertumbuhan ekonomi menjadi minus di tahun 2016, dari 6 menjadi 5 persen. Serta “prestasi” lain yang mengiris hati.

Lalu, sampai kapan kondisi ini dibiarkan terjadi? Sampai Batam menjadi arang-kah? Atau sampai Batam menjelma menjadi kota mati? Hanya orang dungulah yang tetap meneruskan langkah kakinya menuju jurang kematiannya sendiri.
Beruntung, ada sebuah gagasan besar bak sinar terang yang mulai mengeser kelam di langit Batam, yang disebut dualisme itu. Gagasan besar itu disampaikan oleh Presiden ketiga Republik Indonesia, BJ Habibie. Bahwa, solusi terbaik dan win-win bagi problem akut dualisme pemerintahan Kota Batam itu adalah pembentukan Provinsi Khusus Barelang.

Gagasan besar itu diungkapkan Habibie saat mengadakan kunjungan tiga hari ke Batam, 26-28 April 2017. Di sela-sela kegiatannya yang padat itu, presiden dengan kisah asmaranya bak Rama Shinta itu menuturkan ide cemerlangnya kepada para pers di Nogosaya Restaurant, Turi Beach Resort, Nongsa, Batam, Jumat, 28 April 2017. Dan sekali lagi, solusi terbaik dan permanen untuk problem akut tarik ulur kewenangan antara Pemko Batam vs BP Batam itu adalah pembentukan Provinsi Khusus Barelang.

Karena, menurut arisitek pembangunan Pulau Batam itu, jalan paling on the track untuk memajukan Batam, tidak ada jalan lain kecuali kembali ke titik nol. Yaitu, kembali pada cita-cita awal pembangunan Pulau Batam sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi nasional. Semua itu baru bisa dicapai jika semua pihak bersatu. Tidak ada lagi saling sikut kepentingan satu sama lain. Ya, back to basic!

Lalu, dengan gaya bahasanya yang lugas, profesor jebolan Jerman yang masih energik itu menuturkan, saya datang ke sini untuk mengetahui semua masalah. Kalau saya sudah tahu, baru bisa saya bicarakan dengan Presiden. Pasti, ini pasti akan saya sampaikan ke Presiden. Batam harus maju.

Sekarang semua orang dari daerah di Indonesia ada di Batam. Batam milik kita semua. Bukan milik satu kelompok atau golongan. Karena itu, masalah ini harus selesai. Jangan habiskan waktu untuk adu domba. Semua itu hanya menghilangkan peluang dan kesempatan membangun Batam.

Kini, tinggal bagaimana para stakeholder Kota Batam menangkap gagasan besar dari orang besar aset bangsa Indonesia itu. Mengapa dengan berbagai potensi yang dimiliki Batam, Rempang dan Galang, Kota Batam bertranformasi menjadi lebih besar dan lebih besar lagi. Seperti “Teori Balon” yang dulu juga diungkap pertama kali oleh presiden ketiga itu. Yaitu, teori pertumbuhan ekonomi Singapura yang tak terpampung lagi, akhirnya bergeser ke Kota Batam.
Intinya, sejumlah argumentasi dan urgensi pembentukan Provinsi Khusus Barelang tak ubahnya seperti “balon kedua”, yang siap-siap menerima luberan udara dari “balon pertama”, yaitu Singapura.

Jika “balon kedua” itu siap dan segera mempersiapkan diri, jangan salahkan “balon pertama” jika mengalirkan udaranya itu ke wilayah lain yang lebih kondusif dan lebih friendly pada investasi asing. Saat ini saja, sudah banyak investor Singapura yang melarikan modalnya ke Kendal Jawa Tengah. Bisa jadi, karena di sana “tuan rumah”-nya lebih ramah dan feasible dari hitung-hitungan ekonomi.

Maka, kembali pada misi khusus Menlu Singapura, pertanyaan besar yang disampaikan Menlu Vivian itu sejatinya adalah pertanyaan para pengusaha Singapura yang berniat dan yang sudah menanamkan investasinya di Batam. Dan pemerintah Singapura juga tampaknya diliputi keraguan juga untuk menyakinkan para pengusahanya itu. Itulah makanya, keraguan dan kegalauan itu diboyong Menlu Vivian.

Tinggal bagaimana sikap para stakeholter Kota Batam. Apakah menyambut positif gagasan besar mantan Ketua Otorita Batam membentuk Provinsi Khusus Barelang itu. Atau, kita semua menjadi saksi sejarah “tumbangnya” lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia kebanggaan bangsa di wilayah barat ini?
Memang, masih perlu kajian lebih mendalam, baik dari sisi akademis, hukum, sosial-politik, budaya dan hukum serta ekonomi. Karena tanpa kajian yang mendalam itu, maka mimpi kita untuk keluar dari “mulut buaya”, justru akan terjebak ke “mulut harimau”.

Berkejar dengan waktu, bak ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Maka, gagasan besar sebagai solusi permanen dualisme pemerintahan dan tarik ulur kewenangan antara Pemko Batam vs BP Batam itu, sudah saatnya digulirkan ke publik. Biarlah masyarakat memberikan sebanyak-banyaknya masukan dan sumbangan pemikiran. Toh, semua itu demi kemajuan masyarakat Kota Batam. Itu saja.

Penulis adalah Pemerhati Sosial dan Politik Kepri

Loading...

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com