Sindo Batam

Suhu Politik Kepri Akan Memanas

  • Reporter:
  • Selasa, 6 Juni 2017 | 14:17
  • Dibaca : 162 kali
Suhu Politik Kepri Akan Memanas
ilustrasi

PINANG – Suhu perpolitikan di Provinsi Kepri diprediksi akan memanas saat Pansus Pemilihan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) merekomendasikan nama-nama calon yang akan mengikuti pemilihan di DPRD Kepri. Pasalnya, sampai sekarang di antara 5 partai pengusung Sani-Nurdin masih belum satu suara.

Anggota Pansus Pemilihan Cawagub Kepri Onward Siahaan mengatakan, seluruh politikus yang berkepentingan dengan pemilihan ini masih menunggu hasil kerja pansus. Menurutnya, dinamika politik akan tercermin melalui pandangan masing-masing fraksi.

“Kalau sekarang semuanya masih menunggu, tetapi nanti dari pandangan fraksi itu terlihat apa yang akan terjadi,” ujarnya di Tanjungpinang, Minggu (4/6).

Onward mengatakan, dinamika politik pemilihan cawagub Kepri ini cukup serius, mungkin hampir sama seperti Sulawesi Tenggara karena masing-masing partai pengusung memiliki keputusan yang berbeda dalam menetapkan cawagub. Kondisi ini menurut dia, berbeda dengan Riau dan Sumatera Utara, yang jumlah partai pengusungnya hanya sedikit.

Di Kepri, lanjut Onward, 5 partai pengusung sama-sama mengusung Isdianto sebagai cawagub. Namun nama satu kandidat lainnya yang diusulkan berbeda. Kondisi ini yang menimbulkan polemik berkepanjangan sejak awal isu pemilihan Cawagub Kepri mengemuka.

“Besok (kemarin) teman-teman pansus berangkat ke Sumatera Utara untuk mempelajari mekanisme pemilihan cawagub yang baru-baru ini dituntaskan. Memang sedikit berbeda dengan Kepri, tetapi di Sumut juga sempat bermasalah karena satu dari tiga partai pengusung yang tidak memiliki kursi di DPRD menggugat keputusan di PTUN, karena tidak dilibatkan dalam pengusulan nama cawagub” ujar Sekretaris DPD Partai Gerindra Kepri ini.

Onward mengatakan, Pansus Pemilihan Cawagub Kepri juga sudah menggali informasi dari KPU dan Bawaslu Kepri terkait permasalahan ini.

“Kami akan menggali informasi sebanyak-banyaknya, paling tidak dapat dijadikan sebagai pembanding,” katanya.

Menurut dia, Pansus Pemilihan Cawagub Kepri juga menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait gugatan ketentuan cawagub yang diajukan sejumlah pihak di Sulawesi Tenggara. MK sudah pernah menyidangkan gugatan itu.

“Kami belum mengetahui dari masa asal penggugatnya, tetapi yang penting putusan MK itu akan mempermudah pansus mengambil keputusan,” tegasnya.

Ia mengemukakan sampai sekarang partai pengusung belum pernah membahas permasalahan cawagub dengan Gubernur Nurdin Basirun. Kemungkinan Nurdin juga menunggu hasil kerja pansus.

“Mungkin kami rapat dengan gubernur setelah keputusan pansus,” ujarnya.

Pansus Berharap Lancar
Wakil Ketua Pansus Pemilihan Cawagub Kepri Sirajudin Nur berharap, seluruh anggota pansus dapat bekerja fokus dan maksimal dalam merumuskan tata cara pemilihan Cawagub Kepri. Dalam rapat terakhir, pansus masih merancang tahapan mulai dari pengusulan hingga pemilihan.

“Kami ingin semua anggota dewan dapat mengetahui dan memahami tahapan-tahapan dan alur pemilihannya. Sehingga proses pemilihan ini dapat berjalan dengan baik dan mulus nanti,” katanya.

Tahap pertama, pansus rencananya akan menetapkan tata tertib yang sedang dibahas di sidang paripurna. Selanjutnya, secara simultan pansus akan membentuk panitia pemilihan (panlih). Panlih ini, memiliki peran yang cukup krusial dalam proses pemilihan tersebut, karena panlih ini nantinya akan melakukan verifikasi berkas, sekaligus melakukan uji publik.

“Kami ingin figur (Cawagub Kepri) yang terpilih adalah yang terbaik,” kata Sirajudin.

Ia mengatakan, calon yang lolos verfikasi, akan ditetapkan panlih dan disampaikan di hadapan sidang paripurna. Panlih juga akan memberikan nomor urut kepada calon tetap. Calon yang sudah ditetapkan, akan menyampaikan pokok-pokok pikirannya dihadapan para anggota dewan. Selanjutnya DPRD akan memilih dua calon tersebut.

“Hasil pemilihan, akan dibawa ke pusat melalui Gubernur Kepri,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Pansus Pemilihan Cawagub Kepri Surya Makmur Nasution menegaskan, surat rekomendasi partai pengusung adalah syarat mutlak yang harus dimiliki calon agar dapat mengikuti pemilihan di DPRD Kepri.

“Ini sama halnya seperti seorang calon yang akan ikut pemilihan kepala daerah mendaftar ke KPU. Syarat ini mengacu pada undang-undang. Semua syarat-syarat harus dipenuhi terlebih dulu oleh calon, termasuk surat rekomendasi dari semua partai pengusung,” katanya.

Surya memastikan, jika seorang calon tak memiliki surat rekomendasi dari partai pengusung, maka calon tersebut kemungkinan besar tidak akan lolos dalam tahap penyeleksian kelengkapan administrasinya.

“Saat ini yang menjadi perdebatan dan mmebuat proses pemilihan Cawagub Kepri molor, kan soal syarat rekomendasi tersebut. Ketua DPRD Kepri sudah beberapa kali mengembalikan berkas usulan dua nama yang diajukan Gubernur Kepri. Itu karena persyaratan kedua calon belum lengkap,” kata legislator Partai Demokrat ini.

Sejauh ini, calon yang belum mengantongi surta rekomendasi dari partai pengusung Sani-Nurdin adalah Agus Wibowo. Ia hanya memiliki rekomendasi dari Partai Demokrat, partai tempatnya bernaung. Sedangkan 4 partai pengusung lainnya yakni NasDem, Gerindra, PKB dan PPP masih belum rela merekomendasikan Agus ke DPRD Kepri.

Hal ini berbeda dengan kondisi calon lainnya, Isdianto. Pejabat Pemprov Kepri itu semenatara ini masih aman. Ia mendapat dukungan dari kelima partai pengusung. Namun, Isdianto juga disebut belum memberi syarat utama lain yaitu, surat pernyataan mundur PNS atau dari jabatan saat ini. Di Pemprov Kepri, Isdianto saat ini menjabat Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Keempat partai tersebut masih bertahan dengan calon masing-masing. NasDem masih berusaha menggolkan Isdianto dan Rini Fitrianti, putri almarhum Muhammad Sani. Sedangkan Gerindra dan PPP mengusung Isdianto dan Mustafa Widjaja serta Fauzi Bahar. PKB juga menjagokan Isdianto dan Mustafa Widjaja.

Share Berita Ini

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com